TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menanggapi santai ihwal disebutnya namanya dalam transkrip lengkap pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, saudagar minyak Muhammad Riza Chalid dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Nama kami disebut di mana-mana, ya pasti lah. Karena kami adalah figur publik. Percakapan di mana-mana, di satu pertemuan di warung kopi, ya gitu, ketawa, seloroh, nyebut nama semua orang," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Desember 2015.

Fahri berujar, percakapan yang terjadi antara Setya, Riza, dan Maroef yang diduga bertujuan untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia bukan sebuah persoalan yang patut diperdebatkan. "Ini aneh betul, saya tidak mengerti nalarnya di mana. Ada suatu percakapan di warung kopi, menyebut nama seseorang, jadi persoalan," ujar Fahri.

Selain itu, menurut Fahri, kasus tersebut terjadi jauh sebelum PT Freeport Indonesia diizinkan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2021. "Urusannya apa sama perpanjangan enam tahun lagi? Sementara itu, anggota DPR tinggal menjabat 3 tahun 9 bulan. Udah gitu, pertemuan itu terjadi 5 bulan lalu dan tidak ada pertemuan lagi," kata Fahri.

Fahri berujar, yang seharusnya dipersoalkan adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dalam pertemuan yang bersifat pribadi tersebut. Menurutnya, berdasarkan undang-undang, yang boleh menyadap, yakni lembaga intelijen, dalam hal ini Badan Intelijen Negara, dan penegak hukum. "Petugas intelijen pun hanya boleh menyadap untuk kepentingan presiden, dan presiden boleh memperdengarkan kepada orang lain dalam rangka mengambil keputusan yang penting untuk negara," tutur Fahri.

Oleh karena itu, menurut Fahri, penyadapan dan pembocoran rekaman pertemuan yang bersifat pribadi itu merupakan tindakan pidana. "Dan dipakai untuk mengintervensi lembaga legislatif. Persoalannya itu," ujar Fahri. Saat dikonfirmasi kembali mengenai keterlibatannya dalam kasus ini karena namanya disebut sebanyak dua kali dalam rekaman tersebut, Fahri berkelit. "Enggak masuk gitu lo," kata Fahri.

Menurut Fahri, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia merupakan kewenangan pemerintah. "Izin ada di tangan Presiden. Yang terbukti mengeluarkan sinyal izin adalah Menteri ESDM (Sudirman Said). Kok malah Pak Novanto, yang jabatannya tidak memungkinkan dia untuk memberikan izin?" ujar Fahri.

Kemarin, jejaring sosial heboh dengan beredarnya transkrip rekaman lengkap yang diduga berisi pembicaraan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha Mohammad Riza Chalid ketika bertemu bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam transkrip berupa infografis tersebut, peserta pertemuan banyak menyebut nama Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, rekaman yang diserahkan Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pertemuan Setya dengan Freeport hanya berdurasi 11 menit 38 detik. MKD pun mempertanyakan rekaman utuh percakapan pertemuan Setya Novanto yang mencapai dua jam tersebut. Transkrip yang beredar kemarin diduga merupakan versi lengkap rekaman yang diserahkan kepada MKD sebelumnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI