REKAMAN CALO FREEPORT, Setya Juga Sebut Mega dan Prabowo  

Reporter

Rabu, 2 Desember 2015 08:12 WIB

Massa yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan DPR mengenakan topeng Ketua DPR RI Setya Novanto saat aksi mengejar yang Setya dikawasan Sarinah, Jakarta, 29 Novemebr 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh disebut dalam rekaman lengkap yang diduga merupakan percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid.

Mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga disebut-sebut.

Koran Tempo edisi hari ini menulis bahwa nama Megawati, misalnya, muncul ketika Setya Novanto dalam rekaman itu menyinggung pemilihan Kepala Polri. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan soal hasil dari kerja samanya dengan Riza Chalid dan Luhut dalam meredam ketegangan politik dalam pemilihan awal Januari lalu. Mega dan Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika itu ingin Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun Jokowi menolak.

“Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia (Riza Chalid) strateginya,” kata Novanto dalam rekaman yang diperdengarkan kepada Tempo.

Baca juga:
Rekaman Novanto: Nama Megawati Disebut? Ini Pesan Dia ke MKD
Transkrip Rekaman: Jokowi Nekat Nyetop Freeport, Jatuh Dia

Adapun Prabowo disebut-sebut bersama petinggi Koalisi Merah Putih. Dalam rekaman, Riza disebut meredam ketegangan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Luhut, yang sudah berada di pemerintahan, diminta mempertemukan mereka dengan Jokowi.

“Coba Pak Luhut sampaikan ke Jokowi. Kalau mau sepakat begitu, kita dukung Jokowi-JK supaya sukses. Nanti 2019, ceritanya lain,” kata Novanto dalam rekaman itu. “Makanya Pak, DPR enggak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP.”

Isi rekaman versi lengkap pembicaraan Novanto, Riza, dan Maroef itu beredar pada Senin lalu. Durasi rekamannya 1 jam 20 menit 17 detik. Sebelumnya, sebagian isi rekaman versi pendek telah beredar ke publik dalam bentuk transkrip pembicaraan berdurasi 11 menit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah membenarkan isi transkrip versi pendek itu. Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, yang telah menerima kiriman foto dari Tempo yang berisi sebagian transkrip rekaman versi lengkap pada Senin lalu, membenarkan isi percakapan itu sama dengan yang telah didengarnya.

Luhut mengatakan dia tak merasa tercemar meski namanya disebut 66 kali dalam pembicaraan tersebut. “Ya, silakan saja, mau disebut 100 kali juga silakan,” kata Luhut di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mendorong Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) mengungkap kasus ini. Ia meminta Golkar tak ikut campur dalam kasus yang menjerat kadernya itu. “Jika terbukti, ini skandal terbesar di negeri ini," kata Kalla kemarin.

Politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang, tak tahu nama Megawati ikut disebut-sebut dalam percakapan Novanto. "Saya belum dengar rekaman yang panjang," katanya.

Begitu pula Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo. "Rekaman yang diberikan kepada MKD hanya 11 menit dan tak ada nama Prabowo."

TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA |INDRA WIJAYA | FRANSISCO | PUR






Baca juga:
3 Hal Ini Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat




Kasus Saham Freeport; Setya Novanto: "..... oleh tempovideochannel



Advertising
Advertising

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya