Jokowi Diminta Bicara Energi Bersih di COP Ke-21  

Reporter

Senin, 30 November 2015 10:56 WIB

Logo Konferensi Perubahan Iklim Paris 2015, COP21. REUTERS/Benoit Tessier

TEMPO.CO, Paris - Presiden Joko Widodo seharusnya lebih banyak bicara tentang pembangunan energi bersih di Tanah Air dalam Pertemuan Para Pihak (Conference of Parties/COP) Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Paris.

“Tren ke depan ke energi bersih dan banyak negara yang mau membantu Indonesia dalam soal ini,” kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa di Paris, Prancis, pada Minggu, 29 November 2015.

Fabby menyayangkan pidato Presiden Joko Widodo hanya berisi soal upaya Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dan sama sekali tidak menyinggung soal tren emisi global ke depan. Jokowi memang berpidato selama tiga menit dalam COP Paris pada Senin, 30 November 2015, pukul 14.25 waktu Paris.

Sebanyak 147 kepala negara dan kepala pemerintah lainnya juga berpidato. Termasuk Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan lainnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan salah satu agenda Indonesia dalam COP Paris adalah upaya-upaya mencegah kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan gambut untuk mengantisipasi percepatan perubahan iklim. "Yang utama adalah pencegahan serius agar tidak terjadi kebakaran hutan lagi, apalagi disebabkan ulah manusia. Jika dari faktor alam memang kerap sulit diduga. Namun perlu ditekankan kesiapsiagaan," ujar Sofyan Djalil, yang menyertai Jokowi ke Paris.

Sofyan menjamin pemerintah serius mencegah terulangnya kebakaran hutan dan gambut yang masif terjadi sepanjang 2015, selain akan mempercepat upaya rehabilitasi lahan gambut akibat kebakaran. "Tidak akan diberikan konsesi baru untuk pembukaan lahan gambut," tuturnya.

Fabby menjelaskan, emisi terbesar Indonesia pasca-2020 adalah dari sektor energi. Dari pemakaian listrik, transportasi, industri, hingga rumah tangga. Dia mengutip studi Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) tahun 2012. Kajian ini menyebutkan 80 persen emisi global berasal dari penggunaan bahan bakar fosil atau energi kotor.

Riset IEA—di mana bulan November 2015 Indonesia menjadi anggotanya—merekomendasikan agar cadangan energi fosil (migas, batu bara, dan lainnya) jangan dieksploitasi agar target penurunan suhu bumi sebesar 2 derajat Celsius tercapai.

Banyak negara maju dan sejumlah negara berkembang, kata Fabby, mulai mengubah pembangunan dalam negerinya ke arah energi bersih. Cina dan India sangat agresif soal ini. “Jangan sampai Jokowi ketinggalan kereta di Paris dengan tidak berkomitmen ke pembangunan energi bersih,” ucap Fabby.

Menurut Fabby, untuk menuju ke arah itu, ada tiga faktor yang saling berkaitan, yakni transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi. Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Jerman, kata dia, berminat berinvestasi di Indonesia. Untuk mengembangkan pasar, ujar dia, perusahaan-perusahaan negara maju diajak membangun pabrik teknologi bersih di Tanah Air dengan perusahaan dalam negeri.

Fabby menjelaskan, dalam COP Paris, Presiden Barack Obama akan meluncurkan Clean Energy Initiative dengan mengajak 19 negara, termasuk Indonesia. "Amerika sangat berkepentingan menyaingi Cina yang lebih ekspansif membangun energi bersih."

UNTUNG WIDYANTO (PARIS)

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya