Wapres JK Heran Mengapa TNI AU Beli Heli Kepresidenan yang Baru

Reporter

Jumat, 27 November 2015 19:30 WIB

Agustawestland 101, helikopter yang dibeli TNI AU untuk Jokowi. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum tahu dan tak dilibatkan oleh TNI AU pada rencana pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 untuk kendaraan kepresidenan. Dia juga heran mengapa TNI AU berencana membeli helikopter kepresidenan atau VVIP yang baru.

"Padahal, helikopter yang saya dan Pak Jokowi pakai itu Super Puma yang sangat bagus ukurannya dan masih baru," kata Kalla di kantornya, Jumat, 27 November 2015. "Super Puma yang ada sekarang itu bukan dibeli atau diproduksi tahun 80-an, tapi itu tahun 2000 akhir."

SIMAK: Alasan KSAU Mengapa TNI AU Beli AW-101 Jadi Heli Jokowi

Kalla mengatakan Super Puma yang ada saat ini dibeli pada saat zaman Presiden Abdurrahman Wahid periode 1999-2001. Dia menilai helikopter itu masih layak dan masa pakainya masih panjang. Seharusnya, kata dia, TNI AU tidak perlu mengajukan pengadaan pembelian helikopter baru yang sejenis.

TNI AU berencana membeli Helikopter VVIP Agusta Westland AW-101. Ini adalah helikopter angkut menengah antikapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. Agusta Westland AW-101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata angkatan laut modern.






Rencana pembelian ini mendapat kritik. Terutama dari PT Dirgantara Indonesia, selaku produsen helikopter Super Puma. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, mengatakan pembelian itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan yang mewajibkan keterlibatan industri nasional dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri.

SIMAK: Pengamat: Helikopter Baru untuk Jokowi Terlalu Mahal

Padahal, PT Dirgantara Indonesia sudah bisa memproduksi helikopter sejenis dengan tipe Super Puma Mark II NAS 332 alias EC 225. Namun bagi Kalla, produksi Super Puma karya PT Dirgantara itu bukanlah sepenuhnya ciptaan anak bangsa.

Dia mengatakan PT Dirgantara hanya merakit komponen yang sepenuhnya berasal dari luar negeri. "(Super Puma) itu buatan Prancis. cuma sebagian diassembly di PT Dirgantara Indonesia,"kata Kalla. "Tapi itu buatan Prancis. kita kan baru mengassembly helikopter. Belum membuat."

REZA ADITYA

Berita terkait

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

1 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

1 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

2 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

2 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

3 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

4 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

5 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

7 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya