TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat segera memilih lima calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari sepuluh nama yang diajukan pemerintah. "Saya mendengar bahwa memang Komisi III sudah akan memutuskan," kata Jokowi di Forum CEO, Balai Sidang Jakarta Convention Center, Kamis, 26 November 2015.
Jokowi mengatakan pemerintah sudah melakukan fungsinya sesuai undang-undang, yaitu membentuk panitia seleksi dan mengajukan sepuluh nama ke DPR. Sekarang, kata dia, kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPR.
Presiden Jokowi enggan mengomentari proses di DPR yang masih alot. Ia juga meminta publik bersabar menunggu proses yang terjadi di DPR. "Sabar saja, kan memang belum diputuskan. Yang paling penting menurut undang-undang, DPR memilih lima dari sepuluh nama yang diajukan," katanya. Jokowi enggan berandai-andai jika DPR tidak memilih lima calon.
Kemarin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini DPR akan memilih pimpinan KPK sebelum bulan Desember. Pramono mengatakan keputusan seperti ini biasanya dilakukan pada menit-menit terakhir. Ia membantah proses pemilihan pimpinan KPK yang lama di DPR disebabkan karena nama-nama yang diajukan bermasalah.
Istana, kata Pramono, sudah berkomunikasi dengan parlemen mengenai proses pemilihan pimpinan KPK. Menurut dia, DPR masih menghadapi perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi. "Kalau memang tidak ada titik temu ya kami carikan titik temu," katanya.
Fraksi-fraksi di DPR memutuskan menunda uji kelayakan dan kepatutan pemimpin KPK. DPR menganggap proses yang dilakukan panitia seleksi keliru dan adanya nama-nama calon pemimpin KPK yang dianggap tak lolos kriteria.
ANANDA TERESIA
Berita terkait
Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri
21 menit lalu
Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru
27 menit lalu
Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.
Baca SelengkapnyaJerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang
39 menit lalu
Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
10 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
11 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
11 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
12 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
13 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca SelengkapnyaPabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar
14 jam lalu
Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya