TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Majelis Mujahidin Indonesia menyatakan tidak terkait dengan jaringan terorisme mana pun, secara organisatoris dan personal. Kelompok ini juga tidak mengenal apalagi bertemu Usamah bin Ladin. “Juga tak ada anggota kami yang ditangkap dengan tuduhan terorisme,” ujar Ketua Lajnah Tandfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, dalam jumpa pers di Yogyakarta, Kamis (10/1). Jumpa pers di Sekretariat Majelis Mujahidin Indonesia, Jalan Veteran, digelar berkaitan pemberitaan ditangkapnya aktivis kelompok tersebut di Malaysia dan Singapura. Irfan berbicara didampingi Pimpinan Besar (Amir) Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abubakar Baasyir. "Segala upaya mengaitkan Majelis Mujahidin Indonesia dengan penangkapan akhir-akhir ini di Malaysia dan Singapura adalah dusta dan bagian dari konspirasi Amerika yang ingin merusak citra Islam dan mematikan perjuangan penegakan syariah Islam," tegas Irfan. Dijelaskan, tuduhan terorisme telah menjadi alibi baru untuk menekan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim agar tunduk pada Amerika. Akibat buruknya telah dirasakan rakyat muslim Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Pilipina. Mereka ditangkap karena dikhawatirkan membahayakan keamanan negara. Tanpa bukti dan alasan apa pun, kemudian dikelompokkan sebagai teroris internasional. "Bahkan pendakwah dan penceramah jihad dan mati syahid juga ditangkap. Peristiwa di Singapura dan Malaysia awal Januari ini, juga dikait-kaitkan punya jaringan dengan institusi Majelis Mujahidin Indonesia, bahwa tiga dari 13 orang yang ditangkap di Malaysia adalah anggota kami," katanya. Irfan mengungkap pernah satu anggota Majelis Mujahidin Indonesia ditangkap di Malaysia, 30 Juni 2001. Dia bernama Mohammad Iqbal bin A Rahman. Ia ditangkap karena menyampaikan dakwah tentang jihad dan mati syahid. "Penangkapan ini juga dikaitkan dengan Ustadz Abubakar Baasyir, padahal beliau sudah di Indonesia sejak tiga tahun lalu," kata Irfan. Majelis Mujahidin berencana bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Nasional dan Panglima TNI untuk berdialog situasi Indonesia. Pasalnya, muncul pendapat instabilitas sekarang ini karena ulah kelompok Islam garis keras. "Kita sudah mengajukan permohonan melalui surat, namun sampai saat ini belum ada jawaban," kata Irfan S Awwas. Menurut Irfan, Majelis Mujahidin tidak bisa dianggap sebagai gerakan teror. "Kami memperjuangkan syariat Islam melalui seminar, diskusi, bukan dengan anarki. Seminar dan diskusi itu langkah yang demokratis, bukan teror," tegasnya. (Heru C. Nugroho – Tempo News Room)