Anggota DPR Mulai Tanda Tangani Mosi Tidak Percaya  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 24 November 2015 14:12 WIB

Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, mengatakan akan ikut menandatangani mosi tidak percaya yang kemarin telah diedarkan dan ditandatangani anggota parlemen lainnya.

Charles meyakini nantinya banyak juga anggota DPR yang ikut membubuhkan tanda tangan. "Saya akan tanda tangan hari ini. Saya juga cukup yakin akan banyak teman di DPR yang tanda tangan. Malulah kami punya pemimpin DPR seperti itu," kata Charles Honoris di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 24 November 2015.

Melihat sepak terjang kepemimpinan Setya Novanto sebagai anggota DPR yang bukan pertama kalinya berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat Charles yakin akan banyak koleganya di DPR yang ikut menandatangani mosi itu. Menurut Charles, mosi tidak percaya ini akan memberikan dampak positif di DPR. Meski di dalam regulasi kepemimpinan tidak ada dampaknya.

"Ini, kan, hanya tekanan politik, secara regulasi tidak ada efeknya. Mudah-mudahan Pak Setya Novanto malu sudah menjadi pemimpin DPR tergaduh dalam sejarah republik ini," ujar politikus PDIP itu.

Hal senada juga diungkapkan Diah Pitaloka. Politikus PDIP ini pun mengaku akan menandatangani mosi tidak percaya. Terlebih Rieke pernah ikut bersama rekan-rekannya, yakni Adian Napitupulu, Budiman Sudjatmiko, dan Charles Honoris, melaporkan ke MKD atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto dan Fadli Zon pada September lalu tentang kemunculan pimpinan DPR itu dalam kampanye kandidat calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

"Kemarin di Amerika dia pergi untuk kepentingan bisnis. Pemimpin DPR ini posisinya apa? Dia itu bukan pelobi. Kenapa memposisikan diri sebagai seorang pelobi?" tutur Diah di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Diah Pitaloka, mosi tidak percaya pantas diberikan untuk Setya Novanto terkait dengan kepemimpinannya di DPR. Adanya masalah yang berkali-kali menimpa Setya Novanto, dia menambahkan, membuat publik semakin meragukan kinerja DPR secara keseluruhan.

"Ini masalah leadership, ya. DPR ini lembaga yang kredibilitasnya harus dijaga. Kalau aku, sih, tetap bilang gantilah pemimpinnya. Kami masih memiliki 559 orang lainnya," ucapnya.

Kemarin, empat anggota DPR, yakni Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP, Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura, Arifin Hakim Toha dari Fraksi PKB, serta Teuku Taufiqulhadi dari Fraksi NasDem, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Mereka mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengusut kasus Setya Novanto terkait dengan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam lobi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia secara tuntas. Mosi ini kemudian mereka edarkan kepada semua anggota fraksi di DPR.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

5 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya