Setya Novanto Akan Balik Laporkan Sudirman Said ke Polisi  

Reporter

Senin, 23 November 2015 23:03 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, menjawab pertanyaan awak media, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 16 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku telah menyiapkan tim hukumnya untuk melaporkan balik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke polisi. Setya mengatakan ia tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan Sudirman Said seperti pencatutan nama presiden untuk mendapatkan saham Freeport.

“Saya sudah serahkan kepada tim lawyer saya untuk penanganannya, syarat-syaratnya, nanti saya percayakan semuanya kepada proses hukum,” kata Setya Novanto saat ditemui setelah menggelar pertemuan tertutup dengan para pemimpin redaksi media massa, di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2015.

Politikus Golkar ini mengaku menjadi bulan-bulanan media setelah menteri ESDM melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia mengaku bingung karena pertemuannya dengan bos Freeport, Maroef Sjamsoeddin, berujung pada laporan Sudirman ke MKD yang menuduhnya mencatut nama presiden dalam usaha renegosiasi Freeport. Ia juga dituding menggunakannya untuk memperoleh bagian saham Freeport sebesar 20 persen serta saham di proyek listrik Urumuka, Timika, 49 persen. Setya sendiri tidak pernah mengakui adanya pencatutan nama dan permintaan saham itu.

Di sisi lain, saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan DPR juga tengah menggodok laporan Menteri Sudirman Said untuk ditindaklanjuti. Dalam pertemuannya dengan pemimpin redaksi, Setya Novanto mengaku siap apabila dipanggil dalam sidang MKD untuk memperdengarkan rekaman suara percakapannya bersama Maroef dan pengusaha Muhammad Riza Chalid di hadapan publik.

“Enggak masalah. MKD juga harus cepat-cepat mengadakan rapat karena saya juga enggak sabar untuk mendengarnya secara utuh juga. Kita lihat saja lah perkembangannya,” kata politikus Golkar itu.

DESTRIANITA K.

Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

6 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

7 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

16 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya