TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, tanpa perlu dilakukan audit oleh pihak berwenang, Pertamina Energy Limited (Petral) sedari awal sudah merugikan keuangan negara. "Tidak usah diragukan lagi, sudah pasti merugikan negara, kok," ucapnya saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 19 November 2015.

Rizal berujar, kerugian oleh anak perusahaan Pertamina tersebut sudah diungkapnya pada delapan-sepuluh tahun lalu. "Kalau Saudara cari di Google, banyak tulisan saya yang pertama kali bicara tentang mafia migas," tuturnya.

Saat ditanya perihal pengalihan proses pengadaan bahan bakar minyak dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC), ia menilai tetap tidak akan menghilangkan praktek mafia di tubuh perusahaan. "Saya tidak begitu yakin ISC lebih baik daripada Petral, karena masih di isi oleh orang yang sama," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dibentuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Faisal Basri, mengaku sudah pernah menyerahkan temuan timnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, ucap Faisal, belum ada tindak lanjutnya. "Mungkin laporan itu masih mentah, karena saat itu kami baru pada tahap awal," ujarnya.

Tim Reformasi, yang mengakhiri masa tugasnya pada Mei lalu, juga merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Salah satu rekomendasi itu adalah pembubaran Petral dan pengalihan tugasnya ke ISC, salah satu divisi di Pertamina. Tim juga menemukan adanya calo impor minyak yang mendapatkan bayaran US$ 80 ribu per transaksi.

ABDUL AZIS