TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jendral Moechgiyarto, mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan uang yang ditemukan di Garut Jawa Barat dipastikan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. "Sementara ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada," ujar dia kepada waratwan usai melaksanakan rapat forum komunikasi pimpinan di salah satu hotel di Kota Bandung, Rabu, 18 November 2015.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim telah menangkap sindikat pelaku pemalsuan uang di Jalan Sukapandang, Kelurahan Karya, Kecamatan tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aktivitas pemalsuan ini disinyalir ada kaitannya dengan kepentingan kandidat pesrta Pilkada serentak pada masa kampanye.

Dari hasil penangkapan, penyidik mengamankan 315 lembar rupiah palsu pecahan Rp 50.000, seperangkat komputer, tiga unit printer, peralatan sablon, tinta, serta beberapa peralatan khusus yang digunakan untuk mencetak uang tersebut. Sindikat pemalsuan uang tersebut diduga sudah beroperasi sejak 2011.

Namun, Moechgiyarto mengatakan, setelah dilajukan penyidikan hal itu tidak berkaitan dengan Pilkada. "Sudah kami proses," ujarnya.

Namun, ia katakan, tetap akan waspada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat. Ia mengatakan, jajarannya telah siap mengamnkan setiap tahapan menjelang Pilkada serentak tahun ini. "Termasuk distribusi logistik," ujar dia.

Ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya sudah memproses secara hukum pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pilkada serentak di Jabar. Salah satu kasusnya sudah pada tahap pelimpahan ke Kejaksaan.

"Ada dua kasus yang kami terima. Satu sudah P21 yang satu lagi masih tahap penyidikan," ujar dia. Salah satu kasus yang ditangani itu adalah kampanye terselebung yang dilakukan kepala desa.

IQBAL T. LAZUARDI S