TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sejauh ini ada sejumlah pihak yang berupaya menjadi perantara atau middle man yang menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan PT Freeport. Tapi, Pramono menegaskan Jokowi selalu menolak tawaran tersebut.

"Ada beberapa orang yang mencoba untuk menjembatani kami. Presiden menyatakan tidak akan bertemu melalui middle man atau siapapun. Karena Presiden bisa bertemu langsung dengan pemilik Freeport," kata Pramono di Kantor Presiden, Selasa, 17 November 2015.

Pramono mengatakan, Presiden sudah mengetahui beberapa pihak yang ingin menjadi middle man. "Sejauh ini Presiden telah mengetahui beberapa," kataya. Tapi, Pramono enggan memerinci apakah pihak-pihak itu berasal dari dalam atau luar pemerintahan. "Saya tidak ingat," katanya.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Aturannya, kontrak itu akan dibahas dua tahun sebelum jatuh tempo, yaitu pada 2019. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dalam lobi-lobi Freeport, ada pencatut yang meminta saham 20 persen. Saham itu akan dibagikan kepada Presiden Jokowi sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9 persen.

Dalam sebuah acara talk show, Sudirman mengatakan politikus yang dimaksud adalah Setya Novanto. Setya Novanto mengklaim tidak pernah membawa nama Presiden dan Wakil Presiden untuk melobi Freeport. "Saya tidak pernah membawa-bawa nama Presiden ataupun Pak Wapres karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua," katanya kemarin.

ANANDA TERESIA