TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah ingin tahu siapa pihak yang sengaja merekam percakapan yang diduga dilakukan Setya Novanto dan bos Freeport berinisial MS serta pengusaha terkenal berinisial R. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku kaget dengan beredarnya transkrip rekaman yang dapat membentuk opini negatif di masyarakat.
"Ini yang merekam siapa sebetulnya? Kemudian rekaman itu diserahkan kepada menteri. Saya enggak tahu apakah Pak Sudirman merekam langsung, lalu dia umumkan ke publik. Saya enggak percaya perusahaan asing melakukan itu. Gak masuk akal," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 17 November 2015.
Fahri mengaku ingin mendengar isi percakapan tersebut secara langsung agar diketahui substansinya. Fahri mengatakan selama ini pihak Freeport-lah yang justru mengejar DPR untuk memutuskan kontrak perpanjangan, tapi DPR selalu menolak. Dan tiba-tiba muncul pengakuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mengatakan ada oknum DPR yang melobi Freeport dan meminta bagian saham, hal itu membuat Fahri curiga.
"Katanya bos Freeport di Amerika pengen ketemu. Ketika ketemu, ada yang merekam. Tapi siapa yang merekam, saya tanya Pak Nov (Setya Novanto) tapi dia bilang enggak merekam," kata Fahri Hamzah.
Fahri mengaku penasaran apa tujuan Menteri Sudirman Said melaporkan ke publik. Fahri juga bercerita bahwa Menteri ESDM sendiri justru pernah dimarahi presiden mengenai perpanjangan Freeport yang akhirnya urung dilakukan.
"Dalam rapat konsultasi kepada presiden, keras sekali presiden mengatakan, saya sudah marah sekali kepada mereka (Menteri Sudirman Said dan bos Freeport). Tidak ada pembicaraan tentang Freeport sampai 2019. Presiden ngomong begitu," kata Fahri.
Meski tidak secara gamblang menyebutkan, Fahri merasa ada unsur pemutarbalikan fakta yang dilakukan Menteri ESDM terhadap DPR.
"Jadi begitu ceritanya. Ada menteri yang bikin perpanjangan dan kita enggak setuju. Komisi VII juga enggak setuju. Saya setuju supaya MKD bisa mendapatkan fakta sebenarnya. Tapi faktanya kami (DPR) menolak itu," kata Fahri Hamzah.
