TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan politikus Partai Golkar yang kini menajdi Ketua DPR Setya Novanto, Senin 16 November 2015. Usai pertemuan, Wakil Presiden menuturkan isi pertemuannya, termasuk soal isu yang kencang beredar kalau Setya Novanto adalah politikus DPR yang disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu petinggi Freeport Indonesia.
Menurut Jusuf Kalla, dalam pertemuan sore tadi, Setya Novanto mengaku tidak menjual nama Presiden dan Wapres RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Novanto menyampaikan bahwa dia tidak menyampaikan menjual nama lah," kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin 16 November 2015.
Menurut JK, jika Novanto memang melakukan pertemuan dengan petinggi PT Freeport, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Ketua DPR. "Pasti bertemu bukan sebagai Ketua DPR karena tidak ada urusannya itu," kata Wapres terkait isu pertemuan anggota DPR dengan petinggi PT Freeport.
Novanto yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar tiba di Kantor Wapres pada sekitar pukul 14.50 WIB dan melaksanakan pertemuan dengan JK hingga pukul 15.30 WIB.
Novanto melakukan klarifikasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait tudingan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Ya saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Jadi saya tidak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres," kata Novanto.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik dan anggota DPR RI yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.
"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," jelas Sudirman.
Menteri ESDM sudah melaporkan hal itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin.
