Seorang pengemudi gojek bersama penumpang terlihat di kawasan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 16 November 2015. Mulai hari ini, Gojek resmi beroperasi untuk wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Yogyakarta - Layanan jasa ojek online Go-Jek rupanya telah bersiap diri untuk mengaspal di jalanan Yogyakarta. Pantauan Tempo, pembukaan pendafataran driver ojek itu dilakukan di Jalan Tentara Zeni Pelajar Kecamatan Jetis atau belakang area Pasar Pingit, Senin 16 November 2015
“Pendaftarannya driver sudah sejak Senin kemarin (10 November 2015), ini hari terakhir,” ujar Prasetyo, salah seorang perwakilan Go-Jek area Yogya ditemui di sela pendaftaran yang sudah ditutup. Ratusan pesertanya mulai dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga.
Tadeus Nugraha, Vice President Operasional GoJek melalui surat elektronik yang dikirim kepada Tempo mengatakan Gojek resmi beroperasi di Yogya pada Senin 16 November 2015. Jumlah driver yang sudah bergabung sebanyak 200an orang.
Tadeus menuturkan Yogya dipilih untuk ekspansi karena menjadi salah satu destinasi wisata dunia nomor dua setelah Bali. “Ratusan ribu pelajar datang ke Yogyakarta setiap tahunnya dan Yogyakarta adalah kota yang adoptif terhadap perubahan, Yogyakarta masuk ke dalam klasifikasi ‘Kota Urban',” ujarnya.
Tadeus menuturkan cakupan Gojek di Yogya melayani seluruh area Yogyakarta dengan radius 25 kilometer dan sekitarnya. Soal tarif dasarnya, Tadeus menyebut saat ini memberlakukan tarif promo Rp 10 ribu, dan sisanya merupakan subsidi dari Go-Jek.
Tadeus belum mau menyebut bagaimana cara perusahaannya masuk Yogya dan mengantisipasi perselisihan dengan ojek pangkalan “Tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.
Namun, untuk pendekatan ke Pemerintah Kota Yogyakarta terkait perijinan Tadeus menyebut sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memberikan solusi untuk masalah transportasi di area setempat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho menuturkan, untuk beroperasi di Yogyakarta pemerintah kota tak memeiliki wewenang untuk mengatur soal perizinannya. “Sebab tak ada peraturan daerah yangmengatur transportasi umum roda dua,” ujar Wirawan.
Terkait operasional Go-Jek itu, pemerintah kota menyerahkan persoalannya ke Pemerintah DIY. “Karena jangkauannya sepertinya di area aglomerasi, tak hanya perkotaan, tapi juga kabupaten lain,” ujarnya
