Suasana lahan yang terbakar dan sudah ditanami bibit sawit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 30 Oktober 2015. Badan penanggulangan bencana nasional mengatakan diharapkan kebakaran harus benar-benar padam pada akhir November atau awal Desember. REUTERS/Darren Whiteside
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Gambut untuk merestorasi lahan gambut pascakebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan badan tersebut rencananya akan berada langsung di bawah presiden dan berkantor di Istana Negara.
“Yang pasti bukan eselon I kami, bukan eselon I siapa-siapa," ujar Siti di Hotel Shangri-La, Jumat, 13 November 2015. Dia mengatakan pimpinan lembaga tersebut akan diisi pejabat kementerian dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. "Memang harus yang lebih profesional, karena memang pekerjaannya konstruksi.”
Siti mengatakan pemerintah ingin mengubah paradigma penanggulan bencana menjadi pencegahan. Menurut dia, informasi dari BKMG, Lapan, dan sistem kehutanan harus terkonsolidasi serta terpadu. “Nah, konteks ini akan kami perbaiki dalam arti sistem," ujarnya.
Siti mengatakan Amerika Serikat juga telah menyumbangkan US$ 2,9 juta untuk mengelola lahan gambut. "Kalau lihat konstruksi karena yang harus dikelola landscape lahan, software regulasi sistem, dan lainnya, jadi berharap ada bantuan internasional," tuturnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah menggelar konferensi gambut internasional. Dalam konferensi yang akan berlangsung dua hari ini, pemerintah mengundang ahli gambut dalam dan luar negeri, juga organisasi-organisasi lingkungan. Secara khusus, ada perwakilan dari Norwegia dan Jepang yang akan berbagi soal penanganan gambut di negara masing-masing.
Mereka rencananya akan dibawa ke Sumatera Selatan untuk mempelajari dan meneliti kebakaran yang terjadi di Ogan Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Kepala UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Achmad Taufik mengatakan para ahli itu akan ikut dalam kunjungan Menteri Siti ke Palembang. "Semoga rencana ini bisa terealisasi agar dapat mengetahui akar persoalannya," kata Taufik.
