Seorang petani menanam biji palawija di areal sawah yang mengering di Indramayu, Jawa Barat, 7 Juli 2015. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu, kekeringan mencapai 14.689 hektar dan terancam puso. ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO, Indramayu - Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap pemerintah pusat membantu pembuatan 40 embung atau danau buatan untuk menghadapi musim hujan dan musim kemarau.
"Satu titik embung membutuhkan anggaran Rp 2 miliar. Dengan kebutuhan 40 embung, dibutuhkan anggaran Rp 80 miliar," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Firman Muntako, Jumat, 13 November 2015.
Embung tersebut bermanfaat saat musim hujan ataupun kemarau. Dengan adanya embung, ujar Firman, bencana banjir dan kekeringan bisa teratasi.
Jika musim hujan tiba, embung tersebut mampu menampung air yang berlebih. Selanjutnya air di dalam embung akan dialirkan ke sawah-sawah petani yang bakal membutuhkan air saat musim kemarau tiba.
Pemerintah pusat harus mendukung, kata Firman, karena luas wilayah sawah di Kabupaten Indramayu paling luas se-Jawa Barat.
Luas area tanaman padi di Indramayu adalah 117.952 hektare atau yang terluas di Jawa Barat. Produksi rata-rata 1,5 juta per tahun, padahal kebutuhan untuk konsumsi di Kabupaten Indramayu hanya 250 ribu ton. “Berarti Indramayu surplus di atas 1 juta ton,” ujarnya.
Ketua HKTI Kabupaten Indramayu Karno menambahkan, selain embung, Kabupaten Indramayu sangat membutuhkan bantuan alat berat atau backhoe ukuran kecil.
Alat itu dipakai untuk kerja di 316 desa/kelurahan di Kabupaten Indramayu. Backhoe itu sangat dibutuhkan agar setiap desa cepat mengeruk saluran-saluran yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
2 hari lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.