Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara Eddy Sofyan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Larissa Huda
TEMPO.CO, Medan - Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Eddy Syofian Purba sebagai pengganti pejabat Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, setelah dia ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi dana bantuan sosial dan dana hibah Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2013, yang juga melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho.
"Hari ini, ada surat dari Kementerian Dalam Negeri yang diputuskan, pelaksana tugas Gubernur Sumut Tengku Erry. Pelaksana harian Wali Kota Pematang Siantar oleh Sekretaris Siantar Donver Panggabean sampai ada penjabat wali kota definitif,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga, Jumat, 13 November 2015.
Menurut Ritonga, setelah Kejaksaan Agung menahan Eddy, yang juga menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam rapat tersebut, dibahas soal status Eddy.
Eddy ditetapkan sebagai tersangka lantaran memverifikasi data dan dokumen yang tidak memenuhi syarat terhadap sejumlah penerima dana. Alhasil, 16 lembaga swadaya masyarakat fiktif menjadi penerima dana tersebut dengan jumlah Rp 1,67 miliar.
Enam organisasi atau lembaga lain tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dengan nilai mencapai Rp 530 juta. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar.
Eddy disangka melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
