Konflik Laut Cina Selatan Akan Dibahas di KTT Asia Timur  

Jumat, 13 November 2015 04:09 WIB

Kapal LPD Tiongkok pertama, 998 Kunlun Shan, dibangun di galangan Hudong, pada Juni 2006 dan diluncurkan pada November 2007. Kapal LPD pertama ini ditempatkan pada Armada Laut Selatan yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Christian Bedford, analis senior pada kantor Asia Pasifik Advisor, Markas Besar Angkatan Laut Pasifik mengatakan bahwa Tiongkok menggunakan LPD Type 071 untuk menjaga klaimnya atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, isu konflik Laut Cina Selatan akan dibahas dalam KTT Asia Timur yang akan digelar pada 18-19 November 2015. Meskipun tidak ada dalam agenda resmi, isu tersebut akan menjadi perhatian negara-negara anggota KTT.

Menurut Nasir, konflik yang terjadi di kawasan tersebut berpotensi menghambat perekonomian dunia. “Kalau ada gejolak di Laut Cina Selatan, yang bergejolak seluruh dunia karena itu jalur perdagangan termasuk Eropa,” kata Nasir di kantornya Kamis, 12 November 2015.

Nasir mengatakan, posisi politik Indonesia terkait konflik itu tidak akan berubah. Indonesia, kata dia, akan tetap mendorong perundingan dan kestablian, juga keamanan di Laut Cina Selatan.

“Kami akan jelas sampaikan kepada mereka yang bersengketa, mendorong mereka melalui perundingan untuk menyelesaikan sengketa. Itu konsisten dari awal sampai saat ini,” kata Nasir.

Nasir mengatakan, upaya Indonesia menjaga kestabilan dan keamanan tersebut terbukti dari dibentuknya Declaration of Conduct (DoC) pada 2002 untuk menyusun upaya perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Bahkan sampai dibentuk Code of Conduct (CoC) yang mengatur tata perilaku di Laut Cina Selatan supaya permasalahan ini bisa diselesaikan.

“Kepentingan Indonesia di situ adalah memastikan tetap ada perdamaian dan stabilitas, serta mendorong CoC juga DoC dilaksanakan,” kata Nasir.

Dia berhahap adanya DoC dan Coc mampu menjaga dan menjamin arus perdagangan di Laut Cina Selatan. Nasir mengatakan harus ada keseriusan dalam membahas struktur CoC antara ASEAN dan Cina agar isu konflik tersebut segera meredam.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan telah terjadi perkelahian sesama kelompok WNI di Korea Selatan persisnya pada 28 April 2024

Baca Selengkapnya

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

3 hari lalu

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional

Baca Selengkapnya

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

3 hari lalu

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita

Baca Selengkapnya

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

4 hari lalu

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini

Baca Selengkapnya

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

5 hari lalu

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

5 hari lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

11 hari lalu

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

12 hari lalu

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

14 hari lalu

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah

Baca Selengkapnya

Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel

15 hari lalu

Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel

Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.

Baca Selengkapnya