TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menolak wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang hukuman kebiri. Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan, Widodo Eko Cahyana mengatakan, opsi itu dianggap belum mendesak. "Kami tidak ingin masuk ke Perpu," ujarnya, Selasa, 10 November 2015.
Sejumlah kalangan mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan kebiri lewat mekanisme Perpu. Teknik yang akan dipakai adalah menyuntikkan cairan kimia yang bertujuan melemahkan gairah seksualitas pelaku pedofilia. Mekanisme itu digagas untuk meredam kejahatan seksual terhadap anak.
Menurut Widodo, hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia baiknya dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pintu masuk yang bisa digunakan adalah melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan. "Tentu tidak cuma pemerintah, tapi juga melalui pandangan fraksi-fraksi di DPR," katanya.
SIMAK: Kekerasan Anak Meningkat, Menteri Yohana Genjot Perpu Kebiri
Dengan cara itu, kata Widodo, hukuman kebiri bisa disepakati apakah masuk dalam hukuman pokok atau hukuman tambahan. Di saat bersamaan, pemerintah juga perlu mendesain langkah pencegahan agar kejahatan seksual terhadap anak tak lagi terulang. "Kalau langkah preventifnya lemah, ini tentu tidak ada artinya," kata dia.
Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, aturan kebiri perlu mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya dimensi kejiwaan. Sebab, pelaku pedofil tak hanya mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual. Perilaku itu juga bisa dilakukan oleh orang yang memiliki gairah seksual sangat tinggi. "Jadi, harus diperhatikan akar masalahnya," kata dia.
Menurut Nila, langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah membangun benteng pertahanan keluarga. Para orang tua tak lagi boleh merasa tabu membicarakan problem seksualitas kepada anak-anak mereka. "Kita perlu memberikan mereka proteksi, bukan kebebasan, termasuk melarang tontonan film porno. Karena ini merusak otak mereka," kata dia.
BACA JUGA: Dilema Hukuman Kebiri untuk Pedofil
Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang Regulasi dan Kebudayaan Chatarina Girsang mengatakan, pemahaman seksualitas merupakan persoalan yang layak masuk dalam kurikulum pendidikan. Meski demikian, kata dia, program pemerintah itu tak menghilangkan peran vital lingkungan keluarga dalam mendidik anak. "Jangan sampai anak takut bertanya," kata dia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise menyarankan agar hukuman kebiri tak hanya menggunakan jalur revisi KUHP. Pemerintah dan DPR bisa menggunakan opsilain dengan menyepakati tambahan pasal dalam UU Perlindangan Anak. "Sikap pemerintah akan dimatangkan kembali pekan depan," kata dia.
RIKY FERDIANTO
Berita terkait
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
6 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
6 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
6 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
8 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
8 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca SelengkapnyaPabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar
9 jam lalu
Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB
9 jam lalu
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.
Baca SelengkapnyaJokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?
9 jam lalu
Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek
11 jam lalu
Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun
Baca SelengkapnyaRespons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo
12 jam lalu
Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?
Baca Selengkapnya