TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah tudingan jika pemerintah Indonesia menggunakan jasa pelobi untuk bisa bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dia menduga jasa itu kemungkinan digunakan para pengusaha asing untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia.

"Pemerintah pasti enggak. Jadi mungkin saja pengusaha-pengusaha ingin mendorong hubungan baik," kata Jusuf Kalla di kantornya, Senin, 9 November 2015.

Sebelumnya, pengajar ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, University London, Michael Buehler, menulis blog di situs New Mandala, yang di dalamnya mempertanyakan kaitan antara jasa lobi yang disewa Pareira International Pte Ltd dan R&R Partners atas nama pemerintah Indonesia.

Jusuf Kalla mengatakan data tersebut hanya mencantumkan dua perusahaan swasta yang saling bekerja sama. Karena itu, Kalla menjamin pemerintah tidak terlibat dalam sewa-menyewa pelobi itu. Kalla juga mengatakan pemerintah tak akan menuntut perusahaan Singapura tersebut ataupun Buehler terkait dengan pencemaran nama baik. "Saya kira tak perlu, kan sudah diklarifikasi," kata Kalla.

Kabar adanya pelobi dalam kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat juga sudah dibantah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam konferensi pers pada Sabtu, 7 November 2015, Retno menuturkan kementeriannya tidak membayar jasa pelobi. Ia juga mengatakan persiapan kunjungan sudah dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama.

TIKA PRIMANDARI