Jembatan Suramadu yang membentang di atas Selat Madura (20/11). Pemerintah berharap jembatan tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan ekonomi di Madura. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Bangkalan - Kepolisian Resor Bangkalan, Jawa Timur, meminta Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) menunda acara deklarasi provinsi Madura pada 10 November 2015 mendatang. Permintaan diterima Sekretaris Jenderal P4M Jimhur Saros, usai menyerahkan surat pemberitahuan deklarasi ke Markas Polres Bangkalan, Sabtu 7 November 2015.
"Karena bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi," kata Jimhur. Dia merujuk pada agenda Presiden Joko Widodo untuk memimpin upacara memperingati Hari Pahlawan di Surabaya pada 10 November 2015 dan melanjutkannya dengan kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Timur.
Menurut Jimhur, jika Presiden Joko Widodo ke Bangkalan untuk meresmikan doking kapal PT Adi Luhung, acara deklarasi ditunda. Namun, kata dia menambahkan, penundaan hanya pada waktu pelaksanaan.
Contohnya, jika kunjungan presiden pagi hari, deklarasi akan digelar sore harinya. "Tapi saya dapat informasi, Jokowi tidak jadi ke Bangkalan," ujar dia.
Tidak hanya deklarasi yang bakalan ditunda. Menurut Jimhur rencana pemasangan 1000 spanduk 'Selamat Datang di Provinsi Madura' di sepanjang jalan akses Suramadu juga akan ditunda. "Rencananya spanduk dipasang besok (Minggu 8 November 2015), tapi kami tunda setelah deklarasi," katanya.
Sementara itu, terkait persiapan acara deklarasi, Jimhur mengatakan telah mencapai 90 persen. Ribuan undangan telah disebarkan kepada para tokoh di empat kabupaten di Madura.
Soal tidak adanya dukungan dari Bupati, DPRD dan sebagian ulama di Pamekasan. Jimhur menyatakan tidak mau ambil pusing. Karena, kata Jimhur, dirinya sama sekali tidak berambisi jadi gubernur apabila Madura jadi provinsi. "Ini murni perjuangan untuk kesejahteraan rakyat madura, soal siapa jadi gubernur silahkan siapa saja," kata dia.
