Bekas Dirjen Jadi Tersangka, Kementerian ESDM Tak Tahu

Reporter

Jumat, 6 November 2015 21:15 WIB

Evita Herawati Legowo. TEMPO/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamudji tak tahu ihwal penetapan mantan Direktur Jenderal Migas Evita Legowo sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Evita ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek jaringan instalasi pipa gas di Kabupaten Wajo.

"Saya belum dengar, nanti saya cek dulu," katanya saat dihubungi, Jumat, 6 November 2015. Teguh juga enggan berkomentar lebih lanjut terkait dengan sikap Kementerian ESDM atas kasus tersebut. "Saya belum bisa (komentar) apa-apa, saya belum tahu."

Juru bicara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Muliadi, mengatakan tersangka berinisial EL merupakan salah satu pejabat pengadaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penetapan EL sebagai tersangka, kata dia, dilakukan setelah melalui proses ekspose oleh tim penyidik. Dia dianggap ikut membantu dua tersangka lainnya untuk menyelewengkan uang negara dalam proyek tersebut.

"Penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya. Muliadi menolak membeberkan identitas dan peran EL dalam proyek tersebut. Dia berdalih kasusnya masih membutuhkan pendalaman sehingga belum bisa dirilis secara detail.

Proyek ini mendapat alokasi anggaran Rp 40 miliar pada 2012. Dana itu untuk membiayai sambungan instalasi gas rumah tangga sebanyak 4.172 titik.

Sambungan itu tersebar di delapan desa dan kelurahan, meliputi Kelurahan Maddukelleng, Sengkang, Atakkae, Bulu Pabbulu, Lapongkoda, Padduppa, Sitampae, dan Desa Lempa.

Penyidik menemukan beberapa titik yang belum selesai sehingga jaringan gas tidak bisa difungsikan. Padahal seluruh anggaran proyek itu telah cair. Muliadi menuturkan saat ini ahli konstruksi juga tengah melakukan audit konstruksi sekaligus menaksir nilai kerugian negara.

Menurut Muliadi, setelah kerugian negara selesai dihitung, tim penyidik akan berupaya secepatnya merampungkan berkas para tersangka. Penyidik memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,7 miliar karena proyek tersebut baru rampung 70 persen.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

7 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya