KPK Periksa Anggota DPR Terkait Kasus Dewie Limpo  

Reporter

Editor

Abdul Manan

Kamis, 5 November 2015 15:02 WIB

Dewie Yasin Limpo (tengah) ditanyai wartawan saat akan menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, 27 Oktober 2015. Dewie merupakan adik Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jamaluddin Jafar, hari ini, Kamis, 5 November 2015, akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi Energi (VII) ini datang ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB.

Jamaluddin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk Dewie Yasin Limpo, anggota DPR dari Hanura yang menjadi tersangka kasus korupsi penerimaan hadiah terkait dengan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan tahun anggaran 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dewi, yang juga anggota Komisi Energi DPR, diduga menerima dana dalam kaitan dengan proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Suap ini rencananya untuk memuluskan pembahasan proyek itu di parlemen dan lolos dalam anggaran 2016.

Jamaluddin Jafar, politikus Partai Amanat Nasional, dalam risalah rapat antara Komisi Energi dan Menteri ESDM, beberapa bulan lalu, terdengar juga turut membujuk agar menteri segera menyetujui proyek di Deiyai itu.

Sebelumnya, Jamaluddin membantah pernah berdiskusi dengan Dewie terkait dengan proyek di Kabupaten Deiyai itu. "Tidak pernah. Saya termasuk jarang ada di Komisi. Tapi, kalau ada rapat seperti kemarin, datang," ujarnya kepada Tempo, Minggu, 1 November 2015.

Jamal mengatakan ia hanya mendorong rencana proyek di Deiyai, yang kebetulan disampaikan Dewie dalam rapat Komisi Energi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 8 April 2015. "Pada rapat itu, saya spontan karena Ibu Dewie angkat daerah saya. Sehubungan di sana (Deiyai) adalah dapil (daerah pilihan) saya," ujarnya.

REZKI ALVIONITASARI | FRISKI RIANA

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

25 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

4 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

8 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

12 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya