Gedung Nusantara DPR di dalam komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan KPK bukanlah lembaga pengadaan barang. Hal ini terkait dengan pertanyaan wartawan tentang pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani bahwa pembangunan gedung baru DPR telah diawasi beberapa lembaga, salah satunya KPK.
"Saya kira itu bukan domainnya KPK. Itu domainnya pemerintah dan DPR," ucap Johan dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa, 3 November 2015.
Namun Johan membenarkan, dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR, tentunya ada lembaga audit negara yang mengawasi. Ia juga mengakui bahwa dulu KPK pernah melakukan pengkajian yang berkaitan dengan keseluruhan anggaran gedung baru DPR.
"Namun kesimpulan kajian tersebut membuat proses rencana pembangunan tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya," ujarnya.
DPR akan segera menggelar sayembara rancangan bangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan. Dua gedung yang akan disayembarakan adalah alun-alun demokrasi dan gedung anggota Dewan.
DPR juga akan menggelar lelang terbuka untuk menentukan kontraktor pemenang proyek dua gedung baru tersebut. Dalam pernyataannya, Win menuturkan lelang tersebut akan diawasi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta KPK.
