Hubungan Pejabat ESDM - Dewie Limpo, Pengacara: Mitra Kerja

Reporter

Senin, 2 November 2015 22:51 WIB

Dewie Yasin Limpo saat akan menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 27 Oktober 2015. Dugaan suap melilit Dewie pada proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua, tahun anggaran 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Politikus Hanura, Dewie Yasin Limpo tak berbicara
banyak saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam. Dewie menyerahkan sepenuhnya jawaban terkait pemeriksaan dirinya kepada kuasa hukumnya.

"Tanya sama pengacara saya aja ya," ujar Dewie di depan gedung KPK, Senin, 2 Novermber 2015 malam. Dewie kemudian dibawa kembali ke ruang tahanan KPK oleh tim penyidik.

Sementara itu, pengacara Dewie Limpo, Samuel Hendrik mengatakan pemeriksaan Dewie hari ini baru pada hal-hal yang sifatnya mendasar saja seperti Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dewie sebagai anggota Komisioner Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum masuk pada apa yang dipersangkakan," ujar Hendrik.

Hendrik menolak memberikan keterangan mengenai dugaan hubungan Dewie dengan pejabat Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Dia hanya menjawab keterangan itu nantinya akan disampaikan dalam materi pada pemeriksaan selanjutnya. "Sementara itu dulu, sampai dengan hari ini baru itu yang diperiksa," kata Hendrik.

Namun ketika didesak oleh wartawan, Hendrik akhirnya mengatakan hubungan Dewie dengan Kementerian ESDM hanya sekedar mitra kerja belaka. Hendrik masih belum mau bicara apakah dugaan suap tersebut merupakan inisiatif dari Dewie sendiri atau desakan dari pihak lain. "Biar kami sampaikan minggu depan. Itu masih materi pemeriksaan yang belum," ungkap Hendrik.

Sebelumya, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adii, mengatakan, pihaknya telah melobi Kementerian ESDM terkait pembangunan sejumlah pembangkit tenaga listrik di Deiyai, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, sebelum proyek yang dijanjikan itu tuntas, Irenius dan Dewie keburu tertangkap tangan oleh KPK, Selasa malam, 20 Oktober 2015.

Dalam operasi tangkap tangan itu, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang dolar Singapura, sebesar Sin$ 177.700 atau sekitar Rp 1,7 miliar. Uang inilah yang diduga diterima oleh Dewie melalui Sekretaris Pribadinya, Rinelda.

RICO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya