TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunanjar, mengatakan partainya tak akan meminta jatah kursi menteri meskipun telah resmi menjadi pendukung pemerintah setelah perseteruan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berakhir.

"Golkar tidak pada posisi untuk menawarkan diri pada kabinet, baik di kubu ARB (Aburizal Abkrie) maupun AL (Agung Laksono). Itu hak Presiden," kata Agun saat dihubungi Tempo, Senin, 2 November 2015.

Menurut Agun, mendukung pemerintah tidak berarti harus memperoleh kursi menteri. Dia mengatakan bentuk dukungan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun dia mempersilakan jika ada kader Golkar yang diminta Presiden untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja. "Kalau memang ada anggota Partai Golkar yang memenuhi kriteria itu, kami tidak pernah mau menghalangi, silakan saja," ujar Agun.

Agun mengatakan Partai Golkar akan tetap menjadi partai dengan doktrin kekaryaan yang berpegang pada ideologi Pancasila. Menurut dia, Golkar siap melawan jika pemerintah menyimpang dari ideologi Pancasila. “Bukan dalam gerakan oposisi, tapi memberikan solusi. Artinya, kami kritis dan mengontrol pemerintahan," tutur Agun.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie bersikap untuk menjadi partai oposisi dengan bergabung ke dalam Koalisi Merah Putih yang dibentuk partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa setelah kekalahan mereka dalam ajang pemilihan presiden 2014.

Namun, setelah menggelar Silaturahmi Nasional Golkar kemarin, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sepakat mengakhiri perseteruan. Mereka juga tak lagi ngotot dalam merumuskan posisi politik dan agenda partai dengan mendukung jalannya pemerintahan.

DESTRIANITA K.