Anak-anak bermain mobil-mobilan tanpa mengenakan masker di tengah kabut asap di alun-alun Komplek Stadion Utama Riau, Pekanbaru, 18 Oktober 2015. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menyatakan kabut asap di sejumlah daerah di Provinsi Riau kembali menebal. TEMPO/Riyan Nofitra
TEMPO.CO, Pekanbaru - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau mencabut status darurat pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan yang terjadi di wilayah itu. Kepala Badan Lingkungan Hidup Riau Yulwirawati Moesa mengatakan status tersebut dicabut setelah indeks standar pencemaran udara berada pada level sehat. "Status darurat pencemaran udara berakhir 1 November 2015. Udara di Riau sudah sehat," kata Yuliwirawati, Senin, 2 November 2015.
Menurut Yulwirawati, perubahan kualitas udara itu terjadi lantaran Riau diguyur hujan sejak lima hari terakhir. Seiring dengan perubahan itu jarak pandang juga semakin jauh. Misalnya saja di Pekanbaru jarak pandang mencapai radius 5.000 meter, di Rengat 5.000 meter, di Pelalawan 3.000 meter, dan di Dumai 8.000 meter.
Selain itu, pergerakan angin dari selatan ke utara telah berubah sehingga asap kiriman dari Sumatera Selatan dan Jambi berkurang. "Kabut asap di Riau kebanyakan asap kiriman," ujar Yulwirawati. Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Riau sudah memasuki musim penghujan hingga Desember.
Namun, Yulwirawati mengatakan status darurat masih dipertahankan untuk kebakaran hutan dan lahan. Dia mengaku tetap waspada dengan kondisi tersebut karena cuaca panas berpotensi kembali melanda Riau saat memasuki Februari 2016. “Februari diprediksi cuaca berubah,” katanya.
Yulwirawati mengatakan pemerintah Riau sudah mempersiapkan beberapa langkah antisipasi seperti mempercepat pembangunan sekat kanal di wilayah rawan kebakaran hutan terutama di daerah yang memiliki lahan gambut.
Saat ini, sudah ada 3.354 sekat kanal di 1.105 embung dibangun baik di lahan perusahaan maupun di lahan masyarakat untuk menjaga kadar air di lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar. "Kami akan bangun sebanyak-banyaknya," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah Riau juga melakukan restorasi gambut dengan menjadikan lahan gambut sebagai kawasan konservasi dan melakukan moratorium perizinan. "Tidak ada lagi izin usaha di kawasan gambut," jelasnya.
