Ruhut Sitompul: Duit Pansus Mending buat Korban Asap

Reporter

Jumat, 30 Oktober 2015 18:11 WIB

Mensos Khofifah : 19 Orang Meninggal Karena Kabut Asap

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku tidak setuju dengan pembentukan Panitia Khusus Asap (Pansus) terkait dengan bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang sudah melanda Indonesia tiga bulan belakangan ini. Menurut Ruhut, seharusnya anggota DPR turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta aparat setempat yang terpapar kabut asap.

Ruhut mengatakan bencana asap seolah-olah sudah menjadi peristiwa musiman. "DPR itu enggak perlu ada pansus-pansus itu. Buktinya saya selama ini di hutan terus, turun langsung ke lapangan bantu korban asap. Nah, sebentar lagi kan kita reses, daripada bikin pansus, saya tantang inisiator Pansus Asap untuk turun ke daerah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 30 Oktober 2015.

Ruhut mengaku, selama bencana asap tahun ini, ia sudah hampir 20 kali bolak-balik ke lokasi yang terpapar asap. Menurut Ruhut, hal itu jauh lebih efektif dalam upaya pemadaman asap ketimbang pembentukan pansus. "Bikin pansus butuh berapa miliar rupiah biayanya. Ya kan? Mending uangnya bantu korban asap," ujarnya. Selain itu, Ruhut menilai masyarakat sudah bekerja dengan baik sehingga pansus tak diperlukan.

Meski demikian, anggota Komisi Hukum itu juga mengetahui sejumlah anggota Fraksi Demokrat sudah menyetujui usulan Pansus Asap. Namun, menurut dia, usul itu bukan pendapat fraksi secara keseluruhan. "Saya juru bicara koordinator Partai Demokrat, belum ada instruksi," katanya.

Hari ini DPR akan mengesahkan pembentukan Pansus Asap. Menurut Ketua Komisi Kehutanan Edhy Prabowo, sebagian besar fraksi sudah menyetujui dibentuknya Pansus Asap, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Tujuan pansus itu, kata Edhy, mendorong pemerintah agar menyelesaikan bencana asap. Meski asap mulai padam di daerah Kalimantan dan Sumatera akibat hujan, menurut politikus Partai Gerindra itu, kinerja Pansus Asap akan tetap berjalan lantaran mereka juga tak hanya membahas soal pemadaman asap, tapi juga soal pencegahan asap.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

23 jam lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya