Kabut Asap, Setya Novanto Minta Rp 10 Juta per Anggota DPR

Reporter

Jumat, 30 Oktober 2015 13:49 WIB

Ketua DPR Setya Novanto dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua DPR Setya Novanto mengajak semua anggota Dewan menyumbang untuk para korban bencana asap. "Pimpinan masing-masing menyumbangkan Rp 10 juta. Bagi para anggota yang juga mau menyumbang, silakan, bisa menghubungi kesekjenan," kata Setya di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 30 Oktober 2015.

Menurut Setya Novanto, setiap anggota Dewan yang hendak menyumbang dapat meminta Sekretariat DPR memotong sebagian uang tunjangan anggota sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Lalu uang yang terkumpul akan dialokasikan kepada korban bencana asap.

Selain menggalang dana, Dewan menunjukkan kepeduliannya terhadap peristiwa kebakaran lahan dan hutan dengan menggelar salat istiska atau salat meminta hujan. Salat istiska ini dilaksanakan seusai salat Jumat di lapangan bola, kompleks DPR. "Selain dukungan moril, dukungan doa penting," ucap politikus Partai Golongan Karya tersebut.

Sampai saat ini, pemerintah masih berkonsentrasi mengatasi kebakaran hutan dan menangani korban bencana asap. Presiden Joko Widodo turun langsung ke lapangan setelah melakukan lawatan ke Amerika Serikat, dua hari lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya lebih dulu berada di lapangan untuk memantau upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan.

Pada Jumat ini, DPR menjadwal pembahasan sejumlah agenda dalam sidang paripurna, di antaranya pembentukan panitia khusus kebakaran lahan dan hutan. Sebanyak sembilan fraksi menyetujui pembentukan pansus tersebut. Hanya Fraksi Partai NasDem yang masih keberatan dengan pembentukan pansus ini.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

15 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya