Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berjalan keluar dari rumah dinas Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, 14 Februari 2015. Sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam KIH melakukan pertemuan tertutup di tempat tersebut. TEMPO/Ahmad Rafiq
TEMPO.CO, Jakarta --Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tak akan mempersoalkan nasib kadernya yang kini menjabat Jaksa Agung, HM. Prasetyo. Dugaan keterlibatan Prasetyo dalam kasus dana Bantuan Sosial ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo. "Itu prerogatifnya presiden," kata Surya Paloh, Rabu, 28 Oktober 2015.
Dugaan keterlibatan Prasetyo berawal dari penahanan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Rio diduga menerima suap untuk mengamankan penyelidikan kasus dana bansos di Sumatera Utara. Jalur Rio dipakai karena ia dianggap orang yang memiliki akses ke Jaksa Agung.
Proses penyidikan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga memberikan sinyal baru ketika pimpinan KPK bertemu dengan Presiden Joko Widodo dua pekan lalu. Tersiar kabar, pertemuan itu membicarakan masa depan Jaksa Agung dan meminta izin Presiden untuk mengambangkan kasus tersebut.
Surya membantah adanya agenda pertemuan KPK dengan Presdien yang membahas isu tersebut. "Itu pernyataan yang proporsional kah?" kata Surya Paloh. Menurut Surya, kasus ini mestinya tak digiring untuk mengarahkan persepsi publik ang mengaburkan fakta dan opini."Kita harus bekerja untuk membesarkan hati," katanya.
Surya menjelaskan, Partai NasDem hingga kini belum berencana mencari figur pengganti Prasetyo jika evaluasi kinerja kementerian menempatkan sosok Prasetyo dalam radar perombakan kabinet jilid II. "Kalau presiden mau ganti, silahkan. Kami kan koalisi tanpa syarat," katanya.
