Wartawan merekam layar yang terdapat posisi dan data warga yang menekan tombol panik saat simulasi penggunaan aplikasi tombol panik di Bandung Command Center, Balaikota, Bandung, Jawa Barat, 10 Juli 2015. Aplikasi android ini terhubung langsung ke ruang Bandung Command Center. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung menganggarkan Rp. 100 miliar untuk mewujudkan kota pintar atau smart city. Dari keseluruhan anggaran, 40 persen diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.
"Untuk smart city kami mengusulkan ke DPRD agar Bandung bisa langsung menjadi yang terbaik, ada korelasi dengan budgeting. Namanya smart city ini bukan hanya domain Diskominfo, semua orang juga harus smart," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Selasa, 27 Oktober 2015.
Sekitar 60 persen atau Rp 60 miliar dari anggaran tersebut, akan disebar ke seluruh SKPD. "Dinas juga harus canggih. Mereka harus bertransformasi, maka diusulkan 60 persen disebar ke SKPD," ujarnya.
Ridwan Kamil menambahkan, percepatan Kota Bandung menjadi kota pintar diharapkan bisa menyalip Kota Surabaya yang saat ini masih terbaik dalam urusan pelayanan publik melalui aplikasi.
"Sementara ini yang terbaik masih Surabaya tahun depan harus juara. Komplain direspon cepat, pelayanan tidak harus orang ketemu orang, perizinan dan lain-lain seperti akte kelahiran online, pokonya segala di online-kan," ucapnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana menambahkan, anggaran Rp 40 miliar yang diserahkan ke Diskominfo akan dialokasikan untuk beberapa sektor. Sektor yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Kita akan sosisalisasi pelayanan aplikasi online yang dimiliki Pemkot, bimbingan teknis dan menghaier tenaga ahli dalam bidang IT terutama smart goverment," ujar Yayan.
Diskominfo juga akan mengupgrade aplikasi-aplikasi online yang tidak terpakai ataupun aplikasi online yang sudah tidak sesuai dengan jaman. "Aplikasi yang ada tapi tidak bisa diintegarasikan akan dinolkan. Kami juga membangun aplikasi lintas SKPD. Kalau teknisnya ada di SKPD masing-masing," imbuhnya.
Selain itu, Diskominfo juga akan membangun server Bandung Command Centre cadangan untuk mengantisipasi kerusakan di server utama. Kapasitas pusat data Bandung Command Centre juga akan ditambah. "Kelemahannya adalah data yang belum terintegrasikan jadi satu. Makanya ada kepanjangan tangan Diskominfo di masing-masing SKP yang akan mensinkronisasi data," ujarnya.
