DPR Ngotot Masalah Kabut Asap Jadi Bencana Nasional

Reporter

Senin, 26 Oktober 2015 10:11 WIB

Setya Novanto (kanan) bersama Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Proyek bersama Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump adalah pengelolaan resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengusulkan kabut asap untuk menjadi bencana nasional karena dampak asap yang semakin meluas dan sudah menimbulkan banyak korban. "Meski Pak Luhut sudah menangani dengan pihak terkait, tapi kita juga harus memperhatikan usulan DPR mengenai bencana nasional karena dampaknya sudah meluas dan menimbulkan kerugian," kata Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 26 Oktober 2015.

Luhut yang dimaksud Setya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain mengusulkan untuk menjadi bencana nasional agar dapat ditangani secara nasional, Setya Novanto juga meminta anggota DPR dari daerah pemilihan yang terkena langsung dampak asap untuk memperhatikan daerahnya. Karena dalam waktu dekat Setya Novanto dan anggota DPR lainnya akan turun ke lapangan untuk meninjau dan menangani langsung asap di sana.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga menyampaikan usulan yang sama, mendesak pemerintah untuk menjadikan asap sebagai bencana nasional. Agus memandang saat ini pemerintah meski sudah turun ke lapangan untuk memadamkan asap, tapi kerja sama yang dilakukan pemerintah melalui menteri dan aparat setempat masih belum sinergi.

Agus juga membandingkan penanganan asap pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat bencana kebakaran dan asap terjadi di Riau pada waktu lalu, pemerintah langsung bergegas menuju lokasi, berkoordinasi dengan masyarakat dan aparat setempat untuk memadamkan asap.

"Kami sangat mendorong pemerintah untuk segera menetapkan kabut asap ini menjadi bencana nasional, sehingga bisa ditangani secara nasional juga. Jangan malu-malu, karena saya melihat pemerintah kurang serius menangani kabut asap ini," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 5 Oktober lalu.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

7 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya