Tersangka Kasus Dewi Limpo: Kami Sudah Lobi ESDM dan Pusat

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Sabtu, 24 Oktober 2015 07:21 WIB

Anggota DPR Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo, memakai baju tahanan KPK, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari, 22 Oktober 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Deiyai - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adii, mengatakan, pihaknya telah melobi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pembangunan sejumlah pembangkit tenaga listrik di Deiyai, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Belakangan, proyek PLTS inilah yang menyeret Irenius sebagai tersangka kasus suap PLTS yang menjerat Dewie Yasin Limpo, anggota Komisi Energi DPR dan politikus Partai Hanura.

Dalam pernyataan Irenius yang dilansir laman resmi Kabupaten Deiyai, 3 September 2015, terungkap pemerintah setempat sedang melakukan terobosan di bidang kelistrikan, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga durya (PLTS). "Kami upayakan dalam waktu dekat Kota Wakeitei dan sekitarnya bisa gunakan PLTD. Kampung yang dekat dengan Waghete akan nikmati penerangan PLTS," kata Irenius di kampung Okomo, Distrik Tigi, Deiyai.

Laman itu memaparkan, selain maksimalkan PLTD, Pemerintah juga sedang berupaya membangun PLTA. Ia berharap masyarakat mendukung program Dinas ESDM yang sedang kencang membangun penerangan di Deiyai. "Dinas ESDM sudah komitmen membangun PLTA, PLTD dan PLTS. Dana yang digunakan dalam pembangunan PLTA dan PLTD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemkab Deiyai telah melobi proyek itu di Kementerian ESDM," ucap Irenius ketika itu.

Irenius menegaskan, demi tanah dan masyarakat Deiyai, lembaganya harus melobi proyek ke pusat. "Hampir tujuh tahun Waghete yang juga Ibu Kota kabupaten, listrik belum menyala. Artinya perubahan harus dilakukan oleh putra daerah sendiri."

Laman itu juga mengutip pernyataan Kepala Suku Umum Kabupaten Deiyai, Frans Mote, yang memberi apresiasi sangat mendalam kepada pemerintah yang berupaya menghadirkan proyek pusat yang menjadi kerinduan masyarakat Deiyai untuk menikmati penerangan. "Sejak lama masyarakat Deiyai ingin nikmati penerangan tapi sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang positif oleh pemerintah Daerah."

Frans mengaku sangat bangga dengan upaya Irenius yang pada akhirnya PLTD akan beroperasi dalam waktu dekat. Dia pun mengakui pemerintah daerah telah membagikan solarcell kepada sejumlah masyarakat Deiyai tetapi warga Wakeitei meminta harus ada penerangan dari PLTD. "Masyarakat harus mendukung pembangunan PLTA maupun PLTD ini agar pembangunan bisa berjalan dengan aman dan bisa selesai dalam waktu yang dekat."


Baca juga:
Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan
Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri


Namun, sebelum proyek yang dijanjikan itu tuntas, Irenius keburu tertangkap tangan oleh KPK, Selasa malam, 20 Oktober 2015. Irenius dicokok penyidik KPK bersama empat tersangka lainnya. Pemberi suap ialah Septiadi dan Irenius Adii. Untuk penerima suap, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Dewie Yasin Limpo, staf Dewie yakni Bambang Wahyu Hadi, dan sekretaris pribadi Dewie bernama Rinelda Bandaso.

Selanjutnya: Pengakapan itu bermula saat...
<!--more-->

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

46 menit lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya