Dewie Yasin Limpo Ditangkap, Jadi Berkah di Pilkada Gowa?  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Kamis, 22 Oktober 2015 08:01 WIB

Dewie Yasin Limpo. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Gowa - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Dewie Yasin Limpo sebagai tersangka penerima suap.

Politikus Hanura itu diduga menerima suap terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Dewie ditangkap KPK di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa, 20 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB saat hendak terbang ke Makassar.

Namun, tampaknya penangkapan Dewie ini dilihat sebagai ‘berkah’ bagi calon kepala daerah di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Ketua tim pemenangan Andi Maddusila Andi Idjo-Wahyu Permana Kaharuddin, Muhammad Arqam, menilai peristiwa penangkapan Dewie Yasin Limpo berpengaruh terhadap pertarungan politik di Pilkada Gowa. Ini membawa dampak positif bagi pasangan nomor urut 1 itu di Pilkada Gowa.

Menurut Arqam, insiden penangkapan Dewie membantu masyarakat untuk memilih calon bupati yang bersih dari korupsi.

"Masyarakat pasti sudah tahu siapa yang layak dipilih. Apalagi komitmen anti korupsi jadi prioritas pasangan Wattunami (Maddusila-Wahyu)," kata Arqam, Rabu, 21 Oktober 2015.

Arqam mengatakan, pihaknya tidak akan menjalankan strategi khusus untuk menggerus suara kandidat klan Yasin Limpo dan mendongkrak suara pasangan Maddusila-Wahyu. Arqam mengatakan, peristiwa ini sudah cukup untuk memperlihatkan ke masyarakat kandidat mana yang pantas dipilih.

"Kami tentu prihatin karena masyarakat telah dipertontonkan hal buruk dari wakil rakyatnya. Tapi, kami tidak ada upaya khusus. Sejak awal maju, kami memang tidak pernah kalah survei," ujar Arqam.

Juru bicara pasangan Sjahrir Sjafruddin-Anwar Usman, Marlin, juga mengatakan hal yang sama. Menurut Marlin, peristiwa penangkapan Dewie ini jelas akan berdampak pada popularitas kandidat yang berasal dari klan Yasin Limpo. (Lihat video Inilah Adik Gubernur Sulsel, Dewie Yasin Limpo Yang Tertangkap KPK)

"Jadi tidak perlu ada upaya khusus. Tanpa itu dilakukan pun, masyarakat pasti akan menilai," katanya.

Kakak kandung Dewie, Tenri Olle Yasin Limpo, ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati Gowa periode 2015-2020. Di Pilkada Gowa, Tenri menggandeng Hairil Muin sebagai wakilnya.

Juru bicara pasangan Tenri Olle Yasin Limpo-Hairil Muin, Djaya Djumain, mengatakan Tenri telah mendengar informasi soal penangkapan adik kandungnya itu oleh KPK.

Menurut Djaya, peristiwa penangkapan Dewie ini tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Tenri sebagai kandidat Pilkada Gowa.

"Justru malah sekarang banyak masyarakat yang memberi dukungan ke Ibu Tenri. Berarti itu tidak ada pengaruhnya," katanya.

Djaya mengatakan, selama ini Tenri dikenal sebagai figur yang bersih dan tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Untuk itu, pihaknya tetap akan fokus untuk mengkampanyekan pasangan nomor urut 4 itu tanpa terpengaruh oleh insiden penangkapan tersebut.

AWANG DARMAWAN

Baca juga:
Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan
Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri


Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya