Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah memberikan masukkan soal deregulasi. Mayoritas, kata dia, meminta aturan soal pembangunan infrastruktur dipermudah.
"Yang paling banyak diminta adalah penanganan masalah jalan karena sekarang ini memang jalan hampir sebagian besar dikelola Menteri PU melalui balai-balainya," ujar Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 21 Oktober 2015.
Saat ini, menurut Pramono, jalan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan jalan di daerah, harus menunggu persetujuan yang cukup panjang. "Mereka minta untuk sebagian diserahkan kepada daerah," katanya.
Pramono menambahkan, Jokowi meminta ada pembagian mana saja yang diurus daerah dan pusat, atau malah diurus salah satunya saja. "Kan, sekarang ini ada tiga jalan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga sering salah interpretasi," tuturnya.
Jokowi dan Jusuf Kalla mengumpulkan para kepala daerah untuk menyelaraskan persepsi bagi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan dua bulan terakhir. Pertemuan dihadiri oleh 667 kepala daerah dan dibagi dalam dua sesi. Setelah itu, Jokowi mengundang para direktur utama badan usaha milik negara.
