Ada Orang Kuat di Belakang RJ Lino, Siapa?

Reporter

Rabu, 21 Oktober 2015 11:04 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Dirut Pelindo II R.J. Lino (kanan) meninjau perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Juni 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso meyakini ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi sepak terjang Dirut Utama PT Pelindo II RJ. Lino. Budi Waseso mengatakan, dugaan itu timbul saat ia mengetahui bahwa sebelumnya KPK telah menangani kasus di Pelindo II namun tidak ada kelanjutannya.

"Pelindo II pernah ditangani oleh KPK tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, ini berarti ada sesuatu," kata Buwas dalam memberikan kesaksian pada Pansus Pelindo II di komplek parlemen Senayan kemarin.

Budi Waseso enggan menyebut siapa orang-orang yang berada di balik Lino. Sehingga seolah-olah Lino menjadi 'manusia super' dan disinyalir juga menjadi penyebab Budi Waseso dimutasi dari Kepala Bareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Mengulang peristiwa pada saat penggerebekan yang terjadi di PT Pelindo II, pada saat itu RJ Lino dengan berani menelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Lino mengeraskan volume telepon genggamnya dan memperdengarkan kepada wartawan saat menghubungi Sofyan Djalil.

Kepada Sofyan Djalil, Lino menjelaskan dalam penyidikan tersebut polisi mencari file dokumen terkait adanya 10 crane yang tidak berfungsi sehingga mempengaruhi proses dwell time alias bongkar muat di pelabuhan menjadi lambat. Dalam percakapan tersebut, keduanya menyebut nama beberapa petinggi pemerintahan seperti Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menkopulhukam Luhut Panjaitan.

Dalam memberikan keterangan di Pansus Pelindo II, Buwas mengaku memimpin penyidikan tersebut, dengan membagi timnya menjadi tiga untuk menyusuri ruangan-ruangan tempat dokumen-dokumen yang mengacu pada pengadaan crane dan dugaan money laundering di PT Pelindo II. Dari penggeledahan tersebut penyidik mengangkut 26 bendel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait laporan kinerja Lino.

Setelah menggelar penyidikan, lama Budi Waseso dipindahkan posisi jabatannya dari Kabareskrim menjadi Kepala BNN yang membuat proses penyidikannya terhenti dan diserahkan kepada kabareskrim yang baru. "Mengenai kasus penyidikan lebih lanjut, saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab penuh kabareskrim yang sekarang," kata Buwas.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya