Setahun Jokowi-JK, Fadli Zon Anggap Jokowi Ingkar Janji  

Reporter

Selasa, 20 Oktober 2015 15:36 WIB

Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang sudah berjalan selama satu tahun masih mengecewakan. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga menilai masih banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum terwujud sampai saat ini.

"Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan, serta 1.000 desa daulat benih. Tapi sudah satu tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya," kata Fadli Zon dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 20 Oktober 2015.

Di bidang perekonomian, ia menyinggung janji Jokowi-JK yang tidak akan mencabut subsidi bahan bakar minyak. Tapi fakta yang dilihat oleh Fadli, Jokowi-JK justru mencabut subsidi BBM.

Adapun di bidang ketenagakerjaan, Fadli menyorot pernyataan Jokowi yang berencana membuka 15 juta lapangan kerja baru. Namun kenyataannya, ujar dia, saat ini justru banyak tenaga kerja yang dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK). "Malah impor ribuan buruh asing," katanya.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Fadli melihat, selama satu tahun ini pemerintah, Jokowi-JK justru sibuk membagi-bagi kekuasaan untuk membahagiakan tim suksesnya. Misalnya, melalui pembagian jabatan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara kepada para relawan. "Jika ditanya apa penyebabnya, satu tahun ini hambatan pemerintah lebih dikarenakan faktor internal pemerintah," ucap Fadli.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah perbaikan di bidang perekonomian, penanggulangan asap serta reformasi birokrasi. “Kami meyakini kalau turbulensi ini bisa diatasi dan juga persoalan asap, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi akan naik kembali karena memang sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat,” kata Pramono di kantornya, Jumat, 9 Oktober 2015.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI

Baca juga:
Ditemukan, Ini Kisah Safira, Mahasiswi UI Saat Diculik
MAHASISWI UI HILANG: Ini Ciri-ciri Safira Permatasari

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

5 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya