SATU TAHUN JOKOWI-JK, Menteri Tjahjo: Rupiah Kembali Menguat  

Selasa, 20 Oktober 2015 07:03 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Manokwari - Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo berharap masyarakat mengerti satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla baru bisa bekerja efektif pada Maret dan April lalu setelah Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 disahkan.

“APBN Perubahan baru disahkan saat itu,” kata Tjahjo di Monokwari, Papua Barat, Senin, 19 Oktober 2015.

Menurut Tjahjo, setelah anggaran perubahan tersebut disahkan oleh pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat, pemerintah langsung bekerja ekstra. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla langsung menyusun perencanaan program kerja jangka panjang di setiap kementerian.

Padahal, waktu itu kondisi ekonomi tengah gonjang-ganjing. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti itu, Tjahjo mengatakan pemerintah tetap bisa melanjutkan pembangunan. “Akhirnya sekarang rupiah bisa kembali menguat,” katanya.

Pada Selasa ini, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memasuki usia satu tahun. Selama satu tahun pemerintahannya, Jokowi-Jusuf Kalla sudah satu kali merombak kabinet.

Pada Agustus lalu, Jokowi merombak enam posisi menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator bidang Maritim, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretaris Kabinet.

GANGSAR PARIKESIT


Baca juga:
Kalla Mau Evaluasi KPK, Terlalu Banyak Tangkap Orang?
PDIP Siaga, PAN Diajak Bicara: Ada Reshuffle Kabinet?

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya