TEMPO.CO, Jambi - Warga Jambi, yang menamakan diri Koalisi Jambi Melawan Asap, menilai pemerintah kurang serius dan tidak becus menangani kebakaran hutan dan lahan. Terbukti sudah tiga bulan kondisi kabut asap tidak dapat teratasi.
"Ini benar-benar keterlaluan. Kondisi kabut asap bukan membaik, tapi semakin parah. Jadi terkesan pemerintah tak serius dan tak berdaya mengatasinya," kata Direktur Perkumpulan Hijau Jambi Ferry Irawan, salah satu anggota Koalisi Jambi Melawan Asap, kepada Tempo, Senin, 19 Oktober 2015.
Pemerintah, menurut Ferry, juga terkesan berupaya menutup-nutupi kondisi dampak kabut asap yang sebenarnya kepada masyarakat. Padahal masyarakat harus tahu yang sebenarnya jika kondisi sangat berbahaya bagi kesehatan.
"Saya memberi contoh level indeks standar pencemaran udara dari Badan Lingkungan Hidup mencapai angka 600, tapi disampaikan kepada masyarakat hanya 116. Ini menyesatkan," ujar Ferry.
Pemerintah, menurut dia, hanya bertanggung jawab dalam upaya memadamkan api. "Harusnya pemerintah punya peralatan dan teknologi yang bisa mengatasi masalah ini, jangan hanya berharap menunggu hujan. Jadi terkesan putus asa," tuturnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Arif Munandar membantah tidak serius dan putus asa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. "Kami sudah berupaya sekuat tenaga dan sesuai kemampuan yang ada. Buktinya saja, jumlah titik panas di kawasan Provinsi Jambi terus menurun. Hari ini saja hanya satu titik," ucapnya.
Menyangkut masalah asap tebal yang masih menyelimuti wilayah Jambi, menurut Arif, itu berasal dari sisa bekas pemadaman dan kiriman dari daerah tetangga, yakni wilayah Sumatera Selatan.
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, jarak pandang di Kota Jambi dan sekitarnya hari ini hanya berkisar 300-800 meter.
SYAIPUL BAKHORI
Berita terkait
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
7 November 2023
Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.
Baca SelengkapnyaPalangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?
9 Oktober 2023
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda
7 Oktober 2023
Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia
7 Oktober 2023
Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.
Baca SelengkapnyaKabut Asap Masih Pekat, Masa Belajar Daring di Kota Jambi Diperpanjang
5 Oktober 2023
Kondisi kabut asap itu dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan siswa.
Baca SelengkapnyaAsap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini
2 Oktober 2023
Hal itu dilakukan lantaran kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaDikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah
28 September 2023
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengundurkan jam masuk sekolah bagi peserta didik karena dikepung asap.
Baca SelengkapnyaJembatan Gentala Arasy Destinasi Wisata Jambi yang Wajib Dikunjungi, Ini Keunikannya
17 September 2023
Saat ke Kota Jambi, terdapat salah satu jembatan wajib dikunjungi sebagai destinasi wisata yang bernama Jembatan Gentala Arasy. Ini istmewanya.
Baca SelengkapnyaKarhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman
29 Agustus 2023
Manggala Agni dan TNI masih melanjutkan pemadaman kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Riau, yang meluas.
Baca SelengkapnyaKebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya
20 Agustus 2023
Walhi menyebut kebakaran hutan di Kalimantan yang terus terulang karena pemerintah tidak serius mengurus Sumber Daya Alam (SDA).
Baca Selengkapnya