Fadli Zon Mangkir di Sidang Ketiga MKD, Ini Sebabnya

Reporter

Senin, 19 Oktober 2015 14:38 WIB

Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk ketiga kalinya mangkir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Majelis Kehormatan Dewan. Menurut Staf Fadli Zon, Hasby Muhammad Zamri, saat ini Fadli Zon berada di Swiss untuk menghadiri Sidang Parlemen Dunia ke-133 yang digelar di Jenewa.

"Di sini (Swiss) dari tanggal 17 sampai 22 Oktober," kata Hasby dalam pesan pendeknya kepada Tempo pada Ahad malam, 18 Oktober 2015.

Menurut Hasby, Fadli Zon memiliki beberapa agenda di Swiss, di antaranya pada 17 Oktober lalu, Fadli mengikuti sidang ASEAN dan menggelar group meeting bersama Jepang, Cina, dan Australia. Lalu kemarin, Fadli hadir dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Sidang Parlemen Dunia.

Fadli Zon tak sendiri. Dalam kunjungannya ke Swiss, ia membawa perwakilan beberapa delegasi dari beberapa fraksi di DPR, di antaranya Nurhayati dari Fraksi Demokrat, Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS, Okky Asokawati dari Fraksi PPP, Dwi Aroem dari Fraksi Golkar, Hamdani dari Fraksi NasDem, dan Alimin dari Fraksi PAN.

Junimart Girsang, anggota Majelis Kehormatan Dewan, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan bahwa Fadli Zon tidak dapat menghadiri sidang MKD karena ada agenda lain. "Waduh, enggak tahu saya. Saya kan bukan atasan beliau, bukan bawahannya juga," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Junimart dengan tegas mengatakan tidak sepantasnya Fadli Zon kembali mangkir dari sidang MKD karena MKD juga memiliki tata beracara tersendiri dalam menindak secara tegas anggota Dewan, termasuk pimpinan DPR, apabila dugaan pelanggaran kode etik benar-benar terjadi.

"Sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015, apabila para pihak tidak pernah memberikan alasan untuk tidak hadir secara patut, yang pertama, kami akan melakukan penguasaan hukum, yaitu memaksa secara paksa. Dan atau yang kedua, kami bisa memutuskan tanpa kehadiran para pihak. Nanti tunggu saja, hari ini akan kita putuskan," ujarnya.

DESTRIANITA K

Berita terkait

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya