Djoko Edhi SA Dipecat dari Pengurus PAN dan Direcall

Reporter

Editor

Rabu, 21 Desember 2005 00:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan Djoko Edhi Sutrisno Abdurachman dipecat dari pengurus harian dan di-recall dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat selesai menjelang tengah malam, dan Sekretaris Jenderal PAN, Zulkifli Hasan mengumumkan hasil rapat tersebut lewat tengah malam.Pertimbangannya, menurut Zulkifli, karena Djoko Edhi SA merugikan nama baik dan citra Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini karena dia telah memunculkan wacana UU Perjudian. Menanggapi pemecatan itu, Djoko Edhi SA menerima putusan itu. "Sebagai kader yang baik saya harus terima,tapi saya perlu melakukan perbaikan-perbaikan karena kesalahan saya di masa lalu,"katanya.Selanjutnya rapat dipimpin oleh Zulkifli Hasan didampingi Ketua Fraksi PAN DPR RI Abdullah Toha dan anggota DPR Patrialis Akbar menyerahkan keputusan rapat itu kepada Dewan Pengurus Pusat PAN, yang dipimpin Sutrisno Bachir, yang tidak hadir dalam rapat di kantor pusat DPP PAN Jln Tebet Timur Raya No. 23 Jakarta Selatan itu. Sutrisno sedang di Tasikmalaya, Jawa Barat.Djoko Edhi SA, salah seorang tokoh anggota yang unik. Terus terang, terbuka dan terkesan ngoboy. Tapi dari mulut dia juga terbuka beberapa kebobrokan dalam tubuh wakil rakyat. Ia sempat bersitegang dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Akil Muchtar, soal ketidaksesuaian antara dana yang diterima dengan dana yang ditandatangani, untuk kunjung ke daerah-daerah. Dari mulut Djoko ESA pula terlontar, niat sejumlah pihak untuk membuat judi legal, melalui jalur legislatif. Tindak-tanduk Djoko ESA rupanya bikin "gerah" banyak pihak, bukan hanya anggota DPR juga dari partai tempatnya bernaung, PAN. Soal UU Perjudian yang sempat dilontarkannya, menurut Djoko ESA, itu masalah bangsa. "Itu sudah final, saya tak mau membicarakan lagi,"katanya.AT/Jojo Rahardjo

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

4 menit lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

26 menit lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

9 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya