Konflik di Singkil Aceh, Tjahjo: Tak Ada Alasan Kecolongan

Reporter

Kamis, 15 Oktober 2015 23:00 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Semarang - Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo menyatakan konflik di Singkil, Aceh yang berimbas pada pembakaran tempat ibadah sudah terdeteksi intelejen. Namun ia menilai tidak dilakukan tindakan secara cepat. Hal itu ia ungkapkan karena sebelum insiden amuk masa dirinya telah berkunjung ke Aceh.

"Saya sudah ke Aceh, menginap di sana, tanya Kapolda, Gubernur katanya terkendali. Toleransi beragama tidak ada masalah. Tim dirjen kami sudah ke sana, ada signal itu, berarti deteksi dini sudah ada," kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri Dies Natalis Universitas Diponegoro Semarang, Kamis 15 Oktober 2015.

Menurut dia, saat itu menerima laporan toleransi beragama di sana baik-baik saja meski sudah terdeteksi adanya indikasi konflik. Dengan begitu Tjahjo menegaskan tidak ada alasan Intelejen kecolongan namun ia mengakui sinyal akan munculnya konfilk yang diperoleh itu tidak ditindaklanjuti secara baik.

"Kami tidak mau ada intelejen mengatakan kecolongan. Itu namanya bukan intelejen. Berarti deteksi dini tidak di-follow up dengan baik. Mari kita cari akar masalahnya," kata Tjahjo menegaskan.


Tjahjo berharap konflik tersebut bisa diusut tuntas meNcari tahu siapa dalangnya. Ia meminta agar hukum harus ditegakkan, termasuk menetapkan oknum yang kemungkinan terlibat.

“Kalau camat yang salah ya beri sanksi, kalau kapolseknya ya diganti atau kapolresnya, apapun itu,” kata Tjahjo menjelaskan.

Ia menyatakan Indonesia sebagai negara yang besar dengan berbagai suku agama golongan yang diyakini selama ini tidak ada konflik agama, sehingga ia mempertanyakan bila saat ini muncul konflik.

EDI FAISOL


Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

49 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

55 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Gempa Magnitudo 4,4 Akibat Aktivitas Megathrust Guncang Aceh Singkil

16 Februari 2024

Gempa Magnitudo 4,4 Akibat Aktivitas Megathrust Guncang Aceh Singkil

Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Megathrust.

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya