TEMPO.CO, Makassar - Kepolisian Republik Indonesia mencari mahasiswi berpenampilan menarik dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dijadikan duta humas pada masing-masing Kepolisian Daerah. Program itu dilaksanakan di seluruh daerah. Khusus di Sulawesi Selatan dan Barat, pendaftaran duta humas dilakukan 1-18 Oktober. Adapun, malam finalnya dilaksanakan di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Makassar, 30 Oktober 2015.
Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, mengatakan pihaknya akan memilih dua mahasiswi sebagai duta humas Polda yang menjadi ikon Koorps Bhayangkara. "Duta humas akan membantu kepolisian dalam penyebaran informasi publik, kegiatan-kegiatan tertentu dan program kepolisian. Mereka juga menjadi pendamping dalam setiap penugasan Polda," kata Barung, Minggu, 11 Oktober.
Pemilihan duta humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat diupayakan rampung pada Oktober ini. Kendati demikian, kedua duta humas terpilih baru efektif bertugas pada tahun depan. Masa tugas duta humas yakni selama satu tahun. Setelahnya, kepolisian kembali melakukan seleksi untuk mencari duta humas. "Duta humas terpilih mendapatkan gaji Rp 5 juta per bulan dan beberapa hadiah hiburan lainnya," ucap dia.
Project Manager Asli Production selaku Event Organizer Duta Humas Polda 2016, Andi Rimba, mengatakan setelah pendaftaran kegiatan ditutup, pihaknya melaksanakan audisi pada 19-20 Oktober mendatang. Pihaknya menargetkan 500 peserta dari pelbagai universitas di Sulawesi Selatan dan Barat. "Kami tak sebatas mencari mahasiswi berpenampilan menarik, tapi juga yang memiliki wawasan dan komunikasi yang baik," tutur dia.
Rimba menjelaskan pendaftaran duta humas bisa dilakukan di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat dan di Warkop 05 di Jalan Toddopuli. Sejumlah persyaratan, di antaranya yakni berumur 18-23 tahun, berstatus mahasiswi, tinggi badan minimum 165 centimeter, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luar dan berkomunikasi dengan baik.
Lebih jauh, Rimba mengatakan dalam proses audisi nantinya, pihaknya sebatas akan memilih 12 mahasiswi terbaik. Nantinya, 12 finalis itu menampilkan kemampuan terbaiknya pada malam final di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf. Duta humas terpilih, selain mendapatkan gaji juga akan mendapat fasilitas sepeda motor dan smartphone. Khusus para finalis hanya mendapatkan smartphone.
TRI YARI KURNIAWAN
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
22 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
23 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya