Cara Memberantas Korupsi, Setya Novanto: Hukum Lumpuh  

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 6 Oktober 2015 12:09 WIB

Setya Novanto dan Donald Trump (AP).

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto resmi membuka forum konferensi parlemen antikorupsi sedunia, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), di Yogyakarta hari ini. Setya berharap pertemuan kali ini mampu merumuskan agenda penanganan korupsi di tingkat global.

"Diperlukan instrumen hukum internasional untuk menangani kasus korupsi besar," ujarnya, saat membacakan pidato sambutan, di Yogyakarta, Selasa, 6 Oktober 2015.

Menurut Setya, penanganan kasus korupsi kelas kakap membutuhkan strategi dan aturan yang mampu melampaui batas yurisdiksi negara. Gagasan itu perlu didorong lantaran kasus korupsi besar banyak melibatkan penguasa yang memiliki pengaruh besar. "Tak sedikit di antara mereka yang lolos dari jeratan hukum, bahkan penanganan hukum mereka buat lumpuh," kata dia.

Dampak korupsi kelas kakap tak disangkal telah merampas hak asasi masyarakat untuk mendapat hak hidup yang layak. Data Bank Dunia menyebut dana yang berputar akibat tindak korupsi mencapai US$ 1-1,5 miliar setiap tahunnya. "Separuhnya terjadi di negara berkembang yang berada di fase transisi untuk memperjuangkan dan memenuhi hak rakyatnya," ujarnya.

GOPAC merupakan forum kerja sama anggota parlemen sedunia yang memiliki gugus tugas pada isu pemberantasan korupsi. Forum ini dibentuk oleh 170 anggota parlemen dan 400 pengamat berdasarkan mandat konferensi Ottawa, yang digelar pada Oktober 2002. Menurut rencana, forum GOPAC akan berlangsung selama dua hari sejak hari ini, 6 Oktober 2015.

Ketua Panitia GOPAC Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, forum kali ini diikuti 250 peserta dari 74 negara yang terdiri dari anggota parlemen, duta besar negara sahabat, dan para pemantau. "Sebagai tuan rumah, Indonesia sengaja memilih Yogya sebagai tempat kegiatan karena kota ini memiliki indeks korupsi terendah dibanding kota lain di Indonesia," katanya.

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

6 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

22 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya