TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, H. Abraham Lunggana, atau akrab disapa Haji Lulung mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Dia mengatakan, bahwa dirinya sangat aktif menjelaskan duduk perkara kasus ini kepada penyidik.
"Saya bukan lagi kooperatif, tapi superaktif," katanya seusai pemeriksaan, di Bareskrim, Kamis, 1 Oktober 2015.
Haji Lulung, begitu panggilan akrabnya, berkali-kali memuji tim penyidik dari kepolisian yang dianggapnya tidak terpengaruh oleh opini publik yang terus menyudutkannya. "Polri tidak terpengaruh oleh opini publik. Media publik yang selama ini menyeret-nyeret seolah saya menjadi tersangka," katanya.
Lagi, ia mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan UPS di beberapa sekolah di Jakarta. "Saya berpikir rasional bahwa polisi telah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dengan segala upaya dan harus kita hargai," ujar Haji Lulung.
Hari ini adalah pemeriksaan ketiga Haji Lulung. Menurutnya, kedatangannya kali ini untuk melengkapi kesaksiannya yang sebelumnya. Pemeriksaan yang dilakukan sejak pukul 09.30-16.45 ini, Lulung mengaku dicecar 20 pertanyaan. "Sudah tidak ada lagi hal yang tidak saya sampaikan," katanya.
Haji Lulung justru meminta agar kepolisian segera mengumumkan nama tersangka lain jika ada. "Kalau berhenti, ya (umumkan) berhenti," kata kuasa hukum Haji Lulung, azman Arif Nasution. "Jadi beliau di samping pejabat publik, dia juga politisi, berkewajiban mengurus konstituennya. Kalau tidak juga selesai, nanti seperti disandera kinerjanya," kata Razman menambahkan.
Ketika ditanya perihal kemungkinannya ditetapkan sebagai tersangka, Lulung hanya tersenyum seraya mengatakan bahwa ia tak mau komentar soal itu. "Kalau saya bilang tidak bersalah, itu namanya saya sombong. Benar itu pasti benar di mata Tuhan," kata Lulung.
Ia menuding bahwa Alex Usman dan Zainal Soleman yang menjadi tersangka merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan pegawai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sendiri. "Jangan ada lagi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang ada dugaan korupsi," kata Lulung.
LARISSA HUDA
Berita terkait
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023
1 jam lalu
Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAncaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba
3 jam lalu
Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.
Baca SelengkapnyaSoal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
2 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
3 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
3 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
4 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca Selengkapnya