TEMPO.CO, Watampone - Krisis air yang disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan melanda Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Bone, sebanyak 7.000 pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah itu harus mengirit penggunaan air karena manajemen PDAM memutuskan mengalirkan air secara bergiliran.
Direktur PDAM Bone Sofyan Galigo menjelaskan tiga sumber air baku di Desa Cinnong, Desa Panyili, dan Desa Wollangi, debitnya terus menurun. Akibatnya, kucuran air PDAM ke pelanggan juga berkurang. "Kami mengalami kesulitan mengalirkan air kepada seluruh pelanggan secara bersamaan, karena pasokan tidak mencukupi, sehingga kami gilir setiap daerah," katanya, Senin, 28 September 2015.
Sofyan mengakui PDAM Bone setiap hari menerima keluhan pelanggan. Guna mengatasi minimnya pasokan air melalui pipa, PDAM Bone mengerahkan mobil tangki untuk mensuplai air bersih kepada pelanggan dan masyarakat umum.
Itu sebabnya, Sofyan tidak mengetahui informasi ihwal pelanggan yang tidak menerima kucuran air PDAM selama tiga hari, karena waktu gilir hanya satu hari secara bergantian untuk setiap daerah atau wilayah pelanggan.
Salah seorang pelanggan PDAM, Andi Martati, mengatakan aktivitas di rumahnya, termasuk di dapur, sangat terganggu akibat minimnya air bersih. Martati harus irit memanfaatkan air. Dia beserta keluarganya juga harus mengambil air dari sumur tetangga guna mencukupi kebutuhan untuk tiga hari.
“Kami tau sekarang musim kemarau. Tapi harus ada solusi agar masyarakat tetap mendapatkan air bersih,” ujarnya sambil mengusulkan agar pasokan air dengan mobil tangki diperbanyak dan dilakukan setiap hari.
Sementara itu, krisis air di Kabupaten Sinjai mengakibatkan tidak seluruh sawah yang telah ditanami padi bisa dipanen. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sinjai, dari 16 ribu hektare sawah, hanya sekitar 4.000 hektare yang bisa dipanen.
Asisten Tata Praja Kabupaten Sinjai Andi Halilintar Badong mengatakan seharusnya ada formula untuk mengantisipasi kegagalan panen meski pada kemarau panjang. Itu sebabnya, digelar rapat koordinasi dengan instansi terkait guna mengatasinya. “Masalah ini bisa berpengaruh pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
