TEMPO.CO, Jakarta - Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Lais Abid meminta kepolisian transparan dalam penanganan kasus korupsi. ICW meminta polisi terbuka kepada publik terkait dengan kasus korupsi yang ditangani dan bagaimana hasilnya. "Harus membuka seluruh informasi publik terkait perkara korupsi yang ditangani jajaran kepolisian," kata Lais Abid, saat ditemui di kantor Humas Mabes Polisi RI (Polri), Senin, 28 September 2015.
ICW mendatangi kantor Humas Polri untuk meminta data penanganan kasus korupsi yang ditangani kepolisian dari 2010 hingga 2014. Upaya itu dilakukan karena selama ini kepolisian kurang terbuka dalam mempublikasikan informasi penanganan korupsi. Informasi penanganan korupsi hanya dipublikasi dalam bentuk angka statistik tanpa penjelasan yang memadai.
Menurut ICW, penyajian data itu sulit dipahami dan digunakan publik untuk mengawasi serta menilai kinerja polisi dalam penanganan perkara korupsi. "Paling tidak ada data nama kasus atau perkara korupsi, jumlah penyidik, realisasi anggaran, tahun berapa, inisial tersangka, dan kerugian negara," kata Lais.
Sekitar tiga minggu lalu, ICW sempat merilis temuan data yang menyebutkan bahwa kepolisian hanya menangani 622 perkara korupsi. Data itu dipermasalahkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri yang menyatakan setidaknya ada 4.500 perkara korupsi yang ditangani kepolisian.
Perbedaan data itu yang menjadi alasan ICW mendatangi Mabes Polri. "Karena ada perbedaan yang sangat jauh, maka kami meminta informasi tersebut," kata Lais. Menurut Lais, jika permintaan itu tidak dipenuhi maka ICW akan mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.
