Terdampar di Cianjur, Imigran Pakistan Diduga sebagai Teroris

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 25 September 2015 04:14 WIB

Ilustrasi Penjara Indonesia. Getty Images

TEMPO.CO , Cianjur - Sebanyak 16 imigran ilegal yang terdampar di Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah dibawa ke Rumah Detensi Kantor Imigrasi Sukabumi. Sedangkan dua warga Pakistan berikut tiga nelayan asal Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Kamis, 24 September 2015, masih diperiksa petugas Kepolisian Resor Cianjur. Imigran Pakistan itu diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam kasus terorisme.

"Meski bukan sebagai jalur masuknya teroris ke Cianjur, di kawasan selatan Jawa Barat ini banyak titik yang dianggap sebagai jalur yang sepi dari pantauan," ujar Kepala Polres Cianjur Ajun Komisaris Besar Asep Guntur Rahayu di Markas Kepolisian Sektor Cidaun.

Karena itu, dua warga Pakistan tersebut akan diperiksa apakah mereka masuk daftar pencarian orang (DPO) teroris atau bukan. "Dua orang Pakistan itu masih kami periksa sebagai tindak waspada, terlebih indikasinya surat-surat kewarganegaraan mereka tak lengkap," katanya.

Sementara itu, tiga warga Makassar diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam kasus penyelundupan manusia atau people smugling. "Ketiga nelayan itu kami periksa terkait dengan jaringan penyelundupan imigran-imigran ini," ujarnya. Polisi menduga para nelayan itu sebagai bagian dari penyelundupan imigran ilegal di Indonesia. "Tentu ada jaringannya. Nelayan-nelayan ini hanya bertindak sebagai pelaksana," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan saat diperiksa, ketiga nelayan itu mengatakan bersedia terlibat dalam kasus penyelundupan imigran ilegal tersebut karena dijanjikan upah Rp 30 juta jika berhasil menyeberangkan para imigran ke Pulau Christmas, Australia.

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

13 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

14 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya