Guru membimbing murid SMP terbuka atau sekolah rakyat di kelas bilik Kampung Ranca Belut, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2015. Sebanyak 34 orang siswa belajar dengan segala keterbatasan dibawah bimbingan relawan pengajar dari Universitas Padjadajaran dan UIN Sunan Gunung Jati. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, kegiatan wajib belajar 12 tahun sudah dimulai tahun ini.
“Tepatnya mulai Juli 2015 pada tahun ajaran baru ini,” katanya dalam acara Wajib Belajar 12 Tahun ‘Profil Pendidikan Menengah Indonesia dan Transisi Murid ke Jenjang Pendidikan Menengah’ oleh Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership Indonesia di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu 23 September 2015.
Hamid mengatakan wajib belajar 12 tahun ini menggunakan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014. “Secara tersirat ada di RPJMN 2014,” katanya.
Menurutnya, masyarakat terutama anggota DPR sering bertanya dasar hukum wajib belajar 12 tahun ini karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional baru diatur tentang wajib belajar selama 9 tahun saja. “Regulasi itu kan selalu berbanding lurus dengan anggaran,” katanya.
Hamid mengatakan pemerintah sudah meminta kepala dinas untuk mencari anak anak muridnya di setiap daerah yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan kelas bagi anak-nak yang tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas. “Bila sekolah tidak ada ruangan, dibuat double shift. Yang penting siswa tidak berhenti pendidikannya di tingkat sekolah menengah pertama,” katanya.
Education and Knowledge Management Specialist dari Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership Indonesia, Totok Amin Soefijanto, mengatakan, wajib belajar 12 tahun memang sudah sangat perlu dilakukan. “Apalagi karena sebentar lagi Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean,” katanya.
Walau begitu untuk mengimplementasikannya, ada beberapa tantangan. Beberapa tantangannya adalah seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan serta anggarannya.
Dalam RPJMN itu, kata Hamid, pemerintah menargetkan partisipasi siswa pada wajib belajar 12 tahun akan mencapai 93 persen dalam 2019 nanti.
