TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, menilai pemindahan terpidana Gayus Tambunan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ke tempat lain belum akan menjadi efek jera. Mantan pegawai pajak yang dipenjara karena kasus penggelapan pajak itu sering menikmati udara bebas.
Rencananya, Gayus akan dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. "Belum tentu bisa memberikan efek jera kepadanya," kata Lalola, Selasa 22 September 2015.. Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM seharusnya membenahi sistem kontrol di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah terpidana keluar masuk tahanan seenaknya.
"Tidak ada jaminan itu bisa memberikan efek jera," katanya. "Selama sistem kontrol tidak dibenahi, kejadian ini pasti akan terulang kembali." Gayus Tambunan dipindahkan Kemenkumham dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Gunung Sindur karena ketahuan menyalahghunakan izin keluar lapas.
Gayus yang diberi izin keluar penjara untuk menghadiri sidang gugatan cerai istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Ternyata menyempatkan diri makan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan.
Lalola mengatakan, sistem kontrol di lembaga pemasyarakatan saat ini sangat lemah, sehingga orang seperti Gayus menyalahgunakan izin yang diberikan dengan mudah. Tidak hanya Gayus, mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohammad pun pernah diizinkan keluar Lapas untuk menghadiri acara sunatan massal. "Hal ini terlihat bahwa kontrol dari pusat masih sangat lemah," katanya.
Gayus merupakan narapidana kasus penggelapan pajak. Sejak 2011, ia mendekam di LP Sukamiskin, Bandung. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu divonis 30 tahun penjara atas kasus penggelapan pajak, pencucian uang, penyuapan, dan pemalsuan dokumen.
MITRA TARIGAN
Berita terkait
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
9 jam lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
23 jam lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
1 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
3 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
20 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
22 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
22 hari lalu
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca SelengkapnyaSengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
24 hari lalu
Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.
Baca SelengkapnyaKPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
25 hari lalu
KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.
Baca SelengkapnyaYassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
26 hari lalu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca Selengkapnya